Merdeka.com - Petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat (20/11) lalu. Dalam pertemuan tersebut, KMP sepakat memberikan dukungan penuh ke Ketua DPR Setya Novanto yang sedang tersandung kasus 'Papa Minta Saham'.

Politikus NasDem Taufiqulhadi menyindir keras sikap KMP yang memberikan dukungannya ke Setya Novanto itu. Terlebih, KMP seakan pasang badan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak memberikan sanksi yang tegas terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu.

"Saya sedih sekali kepada partai-partai seperti ini. Pimpinan partai ini menyedihkan sekali karena mereka ini membela bukan didasari atas benar atau salah, tapi membela secara membabi buta karena itu dianggap temannya. Itu tidak objektif menurut saya," kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).

Anggota Komisi III DPR ini menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat untuk menilai sikap KMP tersebut. Sebab, lewat dukungan dari KMP itu, dia menilai koalisi yang lahir saat mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu itu malah mendukung sosok yang kontroversial yang kerap memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Saya serahkan ke masyarakat untuk melihatnya. Karena menurut saya ini sudah sangat parah, pertama, karena menjual nama bangsa, saat mendukung Donald Trump, kedua, dia manggil Jaksa Agung soal Victoria, itu tindakan intervensi yang tidak diperbolehkan sama sekali, ketiga, dia terlibat dalam makelar alutsista dengan Jepang. Itu sangat tidak pantas sekali, terakhir, dia minta saham. Jelas, sangat bertentangan dengan UUMD3 dan bertabrakan dengan kode etik karena DPR harus mementingkan kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, dia juga heran dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah politikus KMP yang mengklaim kasus Setya Novanto sarat muatan politis. Padahal, sudah jelas-jelas Setya Novanto yang berulah dengan meminta saham PT Freeport.

"Ini jelas-jelas sebuah pelanggaran kode etik. Yang dibilang dipolitisir itu adalah sebuah upaya agar kasus ini tidak diproses," ucapnya.