Merdeka.com - Syarat keterwakilan perempuan 30 persen untuk Parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014, terus menuai kritikan dari berbagai pihak. LSM Kelompok kerja (Pokja) keterwakilan perempuan mendesak KPU untuk memberlakukan syarat tersebut di semua level.

"Jika tidak, meminta KPU untuk tidak meloloskan apabila ditemukan partai politik yang tidak memasukkan 30 persen keterwakilan perempuan di semua level kepengurusan partai politik," kata Kordinator Pokja, Yuda Irlang kepada wartawan di KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta, Senin (10/9).

Menurut Yuda, masih banyak ditemukan Parpol tidak melakukan kaderisasi perempuan dengan baik. Sehingga kondisi ini memperburuk keterwakilan perempuan di ranah politik.

Untuk meningkatkan percepatan partisipasi perempuan, harus diterapkan secara tegas kebijakan khusus sementara oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU. Sehingga kesetaraan partisipasi politik perempuan dan laki-laki terjadi.

"Antara lain sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota," pungkasnya.

Belasan pihak tergabung dalam Pokja keterwakilan perempuan. Di antaranya Komnas Perempuan, Perludem, JPPR, mantan Bawaslu, dan beberapa individu yang peduli dengan keterwakilan perempuan.