Merdeka.com - Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangsel 2015 diragukan. Keraguan itu diduga karena kemungkinan para PNS di Pemkot Tangsel akan diarahkan untuk memilih pasangan incumbent Wali Kota Airin Rachmi Diany - Wakil Wali Kota Benyamin Davnie.

Menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar, beberapa pejabat pada Pilkada Tangsel 2010 lalu terbukti tidak netral, yang mana para pejabat itu kini duduk sebagai di posisi strategis. ‎Suhendar menduga adanya jabatan sementara untuk Lurah juga dinilai masuk sebagai tawanan politik incumbent untuk menggalang dukungan. Jika para Lurah itu menolak, maka akan rawan dicopot dari jabatannya.

"Lalu, adanya mutasi pada bulan Juni untuk pejabat eselon III dan IV, meski berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan tidak boleh. tentu ada agenda terselubung yang dilakukan oleh Wali Kota Airin dari semua itu dengan memanfaatkan birokrasi. Kepastian tentang netralitas PNS hanya sebagai lips service untuk membangun image saja. Sebab faktanya tidak demikian," ujar Suherdar, Rabu (18/8).

Oleh karena itu, satu-satunya kepastian kenetralan PNS adalah ketika masyarakat berani berpartisipasi aktif. Terutama untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap bentuk-bentuk kegiatan pejabat dan birokrat. "Warga bisa mencatat dan melapor bila ada upaya PNS melakukan tindakan tidak netral," kata Suhendar.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie sebelumnya mengatakan, Wali Kota Airin telah membuat surat edaran kepada SKPD agar pegawai netral. Yang kemudian surat edaran itu ditindak lanjuti oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina pegawai untuk menekankan kepada pegawai agar netral.

Tak hanya itu saja, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi kepada SKPD sebanyak dua kali dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengenai netralitas pegawai.

Ke depannya, lanjut Benyamin, Pemkot Tangsel akan melakukan sosialisasi kepada guru, tenaga kesehatan, dan pihak lainnya dengan melibatkan Panwaslu. Tujuannya agar netralitas birokrasi terus terjaga.

"Intinya, mengenai netralitas pegawai dalam Pilkada akan terus kita gaungkan agar proses pemilihan walikota dan wakil walikota berjalan lancar," ujar Benyamin.

Divisi Pengawasan Panwaslu Tangsel, Muhammad Acep menambahkan, telah mengirim surat mengenai netralitas PNS kepada Pemkot Tangsel. Dalam surat itu, ditekankan agar seluruh PNS tidak mendukung calon siapa pun dalam Pilkada Tangsel 2015 ini. "Kita sudah kirim surat terkait netralitas PNS dan menjadi catatan agar PNS tidak melanggar aturan," ujar Acep.