PKS Usul Jabatan Ketua Umum Cukup Tiga Periode

Merdeka.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, sepakat bahwa jabatan pucuk pimpinan partai politik yakni ketua umum harus dibatasi. Partai politik memerlukan sirkulasi kepemimpinan secara berkala.

"Sirkulasi kepemimpinan sebaiknya terjadi secara berkala pada semua level. Sehat dan menyehatkan," kata dia kepada merdeka.com, Jumat (22/5).

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, partai politik diharapkan menjadi tulang punggung demokrasi Indonesia. Karena itu proses demokratisasi sebaiknya berjalan dengan baik di Parpol.

"Oligarki dan jabatan Ketum yang terlalu lama tidak menyehatkan organisasi," tegas dia.

Meskipun demikian dia mengakui, butuh waktu untuk membangun ketokohan seseorang. Karena itu, dia mengusulkan agar jabatan ketua umum partai politik dibatasi tiga periode saja.

"Bagaimanapun diakui membangun ketokohan tidak mudah. Peran dan karisma ketum parpol dalam masyarakat yang masih patron-klien masih kuat. Sehingga tarik menarik masih terjadi. Jadi, jalan tengahnya ada pembatasan tapi maksimal tiga periode," tandas Mardani.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, jika Indonesia ingin melakukan demokratisasi di tubuh partai politik, maka perlu ada hal-hal dalam partai politik yang mesti diatur oleh hukum. Salah satunya terkait dengan masa jabatan ketua umum partai.

"Kalau kita mau melakukan demokratisasi partai politik, pilihannya dua: semua diatur oleh UU agar partai politik kemudian bisa demokratis. Atau semua diserahkan kepada partai politik atau separuh separuh, wilayah mana yang bisa diatur mana yang tidak bisa diatur," kata dia, dalam diskusi daring, Selasa (19/5).

Menurut dia, sejumlah jabatan seperti kepala daerah hingga presiden diatur jangka waktunya. Namun, tidak demikian dengan jabatan ketua umum partai. Dalam pandangan dia, masa jabatan Ketua Umum partai juga perlu diatur sehingga ada sirkulasi elite di internal partai politik.

"Contoh pemilihan ketua umum partai politik berapa periode misalnya. Semua ada pembatasan. Gubernur, bupati, wali kota, presiden dibatasi, tetapi partai politik tidak pernah dibatasi sehingga yang terjadi adalah hampir dipastikan partai yang tidak pernah mengalami sirkulasi elite terutama jabatan ketua umum pasti tidak demokratis partainya. Pasti one person show," terang dia.

Menurut dia, perlu komitmen untuk mendorong demokratisasi di partai politik. Termasuk dengan membatasi masa jabatan Ketua Umum. "Kalau kita berani kita batasi misalnya jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode saja," ujar dia.

"Walaupun saya tahu ada partai yang pasti akan menolak. Jadi susahnya kita ini membuat UU Pemilu dan partai politik itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing partai politik," tandas dia.