PKS tantang SBY segera putuskan nasib mereka di setgab koalisi

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak kenaikan BBM subsidi, meski rapat paripurna menetapkan APBNP 2013 yang berkaitan dengan skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Terkait konsekuensi penolakan itu, termasuk nasib partai di Setgab koalisi, PKS sekarang hanya menunggu kepastian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai 'pemilik' Setgab.

"Pokoknya gini, hal menyangkut koalisi tanya ketuanya. Adapun PKS tetap dalam posisi menganggap ini ruang perbedaan pendapat. Kalau ditutup. Menutup ruang itu bertentangan tidak saja etika, tapi hal-hal lain," kata Wakil Sekjen PKS yang juga anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

PKS tak akan mempermasalahkan keberadaannya di Setgab koalisi. Menurut Fahri, mereka hanya menunggu sikap tegas SBY. Apalagi, selama ini PKS merasa tak ada kepastian di Setgab.

"Negara ini harus ada leadership. Negara tidak boleh dalam posisi mengambang. Tugas dari negara itu membuat kepastian. Koalisi tidak pasti. Apa-apa tidak pasti. Tolong bikin pasti. Kalau anda tanya ke mana pasti? Ya tanya bosnya dong," terangnya.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin juga berpendapat sama. Terkait tiga nama menteri dari PKS, semua hak prerogatif SBY.

"Kurang tepat kalau dikatakan pada Partai Demokrat. Semua terpulang kepada ketua koalisi," ungkap Amir yang juga menteri Hukum dan HAM saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR. (mdk/bal)