PKS tak mau buru-buru cari mitra koalisi
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mau melakukan manuver untuk mencari mitra koalisi menghadapi pilpres mendatang. PKS masih menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan suara rakyat. Apalagi Bawaslu secara terbuka mengatakan telah terjadi kecurangan secara masif di separuh provinsi di Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada merdeka.com, Selasa (15/4).
Menurut Hidayat, PKS saat ini fokus pada pengawasan surat suara hingga nanti penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Ia berharap semua partai tidak berpijak pada hasil hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Bisa saja, hasil hitung cepat itu jauh berbeda dengan hasil hitungan yang dilakukan oleh KPU.
"Kalau berbeda nanti bisa mengubah peta politik. Sangat mungkin terjadi perubahan konstelasi jika ada perbedaan," ujarnya.
Indikasi itu kuat karena lembaga resmi seperti Bawaslu sudah menyatakan banyak terjadi kecurangan. Banyak suara dicoblos ketika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei, PKS hanya memperoleh sekitar 6,9 persen. Jika ingin mengajukan capres sendiri, maka PKS harus mencari mitra koalisi untuk mencapai 25 persen suara nasional.
Sejauh ini ada tiga nama dari internal PKS yang disodorkan ke publik. Ketiga nama itu adalah Ahmad Heryawan, Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaDia mengatakan tidak mudah untuk menelusuri fakta persidangan tersebut dengan pemeriksaan terhadap keluarga inti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya76,2 persen publik puas dengan kinerja Jokowi. 14,1 persen di antaranya merasa sangat puas.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaKPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaAda ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI dilaksanakan pada 7 April hingga 9 April 2024
Baca Selengkapnya