Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengaku kecewa dengan sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dahlan dan Cak Imin batal hadir ke DPR untuk rapat kerja dengan Komisi IX soal rekomendasi panja outsourcing.

"Ini sungguh mengecewakan, kesannya Meneg BUMN menyepelekan," ujar Indra, anggota Panja outsourcing Komisi IX saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/11).

Indra menjelaskan, sebenarnya rapat kerja dengan Dahlan dan Muhaimin akan menekankan dan menyoroti penegakan hukum atas dugaan penyimpangan hukum ketenagakerjaan di lingkungan BUMN.

"Para menteri yang sok sibuk tersebut tidak datang, bagaimana kita bisa berharap banyak pada perusahaan swasta lainnya untuk mentaati hukum yang berlaku di negeri ini," keluh Indra.

Menurut Indra, dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belakangan sangat marak. Di antaranya dalam bentuk praktik outsourcing dan sistem kontrak di lingkungan perusahaan BUMN. Karena perusahaan di lingkungan BUMN saja begitu masif melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan tidak taat pada Undang-Undang yang berlaku.

"Ini merupakan preseden buruk dan contoh buruk," tutupnya.