Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir wacana Politikus PDIP TB Hasanuddin yang mengajak boikot karena tak setuju dengan pembahasan RUU Pilkada. PKS menilai, aksi boikot tidak mencerminkan semangat demokrasi yang baik.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, dalam UUD 1945 tidak ada aturan yang menyatakan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Dia menegaskan, perjuangannya untuk menggolkan pemilihan lewat DPRD sejalan dengan konstitusi.

"DPR ini yang membaca konstitusi ini yang bikin DPR. Kita melaksanakan peran secara konstitusional," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9).

Hidayat mengakui, memang ada perdebatan dalam pembahasan RUU Pilkada. Namun hal itu biasa dalam setiap pembahasan di DPR.

"Ada perdebatan itu biasa, pro dan kontra itu biasa, pembahasan harus dengan cara konstitusional. Jangan ada pembakaran, pemboikotan. Itu bukan demokrasi parlemen tapi demokrasi jalanan," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP PDIP TB Hasanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memboikot pengesahan RUU Pilkada yang ingin kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut dia, kepala daerah dipilih DPRD tidak mewakili mayoritas masyarakat.