Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS sebut Jubir Presiden tak berhak bicara koalisi

PKS sebut Jubir Presiden tak berhak bicara koalisi Julian Aldrin Pasha. antaranews.com

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy geram dengan pernyataan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang menyebut koalisi dengan PKS sudah selesai. Menurutnya, pernyataan Julian tidak kompeten dan di luar kewenangan seorang juru bicara.

Aboe Bakar mengatakan, sejumlah pihak yang menyuruh PKS untuk keluar dari koalisi sudah di luar konteks. Sebab, orang-orang itu tidak berwenang untuk membicarakan persoalan koalisi.

"Komentar dan lontaran berbagai pihak yang menyuruh PKS keluar dari koalisi saya rasa sudah keluar dari konteks, hal ini karena persoalan itu disampaikan oleh orang yang tak berkompeten," jelas dia saat dihubungi, Jumat, (21/6).

Dia mencontohkan, pernyataan yang baru saja dilontarkan Julian tidaklah pantas. Sebab, Jubir Presiden sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik.

"Misalkan saja komentar dari Jubir Presiden yang meminta PKS mundur, saya sangat sayangkan kenapa Jubir ikut-ikutan nimbrung dalam persoalan politik, apa yang disampaikan itu sudah offside," tegas dia.

Begitu pula dengan Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Menurutnya, Nurhayati sama sekali tidak memahami bagaimana koalisi terbentuk dahulu.

"Sebelumnya ada juga ketua fraksi yang menyampaikan hal serupa, padahal dia enggak tahu bagaimana dulu koalisi terbentuk, nah sekarang main umbar statemen," tutur dia.

Dia menilai, persoalan yang terjadi antara PKS dan Setgab Koalisi sangat sederhana, jika masalah ini dibicarakan dengan baik-baik.

"Sebenarnya persoalan ini sangat sederhana, bicara baik-baik, berikan keputusan, selesai tuh barang, tak perlu berbelit. Dulu koalisi dibentuk dengan baik-baik, kita bikin kontrak hitam di atas putih, selesaikan pula dengan baik begitu," tandasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jubirnya Kena Kasus Pajak, Ini Respons Anies

Jubirnya Kena Kasus Pajak, Ini Respons Anies

Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya