Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terkait wacana jabatan presiden tiga periode. Dengan demikian wacana tersebut tidak malah jadi bola liar yang merugikan pemerintah.

"Bravo kepada Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas karena ini masalah yang sangat fundamental. Kalau Pak Jokowi tidak punya sikap tegas akan terus berkembang menjadi sesuatu yang bencana. Karena jadi liar ini. Awalnya GBHN, terus dipilih MPR, nah saya apresiasi Pak Jokowi," kata dia, saat ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/12).

Dia menilai, sikap yang ditunjukkan Jokowi tersebut tepat. Sebab, jika tidak, maka bisa saja timbul tafsiran di tengah masyarakat bahwa Jokowi mendukung wacana presiden tiga periode tersebut.

"Isu ini memang menohok Pak Jokowi. Karena publik menafsirkannya Pak Jokowi yang mau tiga periode. Karena beliau (Presiden Joko Widodo) lagi berkuasa," ujar Mardani.

Minta Jokowi Konsolidasi Parpol Koalisi

Dia pun mengharapkan pernyataan tegas Mantan Walikota Solo itu segera ditindaklanjuti. Jokowi perlu mawas diri melihat konsolidasi di tubuh koalisi pemerintah.

"Saya ingin Pak Jokowi menindaklanjuti dengan bukan cuma tegas menampar atau apa, dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya buat legasi Pak Jokowi," jelas dia.

"Cari muka atau tidak, pokoknya Pak Jokowi yang kena getahnya. Makanya dia harus secara tegas menegasikan itu. Saya apresiasi, tapi tindaklanjuti dan usahakan. Jangan kayak Perppu KPK, katanya mau keluar tidak keluar. Nanti ini tiba-tiba berubah. Kami akan tetap jagain," tandasnya.

Jokowi Minta MPR Tak Usah Amandemen UUD 1945

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan ada pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden ditambah jadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Hal tersebut membuat dirinya tertampar.

"Kalau ada yang usulkan itu ada 3, menurut saya satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi saat makan siang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Dia menegaskan, MPR tidak usah mengamandemen UUD 1945. Sebab saat ini hal tersebut bukan hanya terkait haluan negara. Tetapi malah melebar jadi jabatan presiden 3 periode dan pilih MPR.

"Jadi lebih baik enggak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," ungkap Jokowi.