PKS ngotot copot Fahri dari pimpinan DPR tak perlu tunggu in kracht

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan mencopot Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR tak perlu menunggu proses gugatan di pengadilan. Menurut dia, posisi wakil ketua DPR merupakan hak partai.

Hidayat menjelaskan, proses pergantian Fahri dari wakil ketua DPR harusnya sudah bisa dilakukan. Sebab, penunjukan kader di pimpinan DPR merupakan perintah partai politik.

"Kita hormati proses hukum (gugatan Fahri ke PN Jaksel) dan PKS sudah mempunyai kuasa hukum. Kedua terkait posisi sebagai wakil ketua, dalam tata tertib kan diatur bahwa wakil ketua itu adalah penunjukkan dan atau penugasan dari fraksi atas dasar penunjukkan dari partai. Karena itu penunjukkan atau penugasan maka tidak terkait dengan status hukum," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Hidayat mengakui jika PKS tak bisa begitu saja melakukan pemecatan terhadap Fahri Hamzah. Terlebih Fahri mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hidayat mengaku telah mengirimkan dua kali surat ke DPR. Surat pertama dilayangkan dari DPP PKS untuk memecat Fahri.

"Karenanya DPP menyurati fraksi, fraksi menyurati pimpinan DPR untuk melaksanakan tata tertib DPR itu. Kalau tata tertib itu dilaksanakan, memang tidak menunggu adanya in kracht. Karena ini dua hal yang berbeda," jelas dia.

"Tapi karena Pak Fahri masih mengajukan gugatan hukum, maka status beliau masih menunggu keputusan in kracht di pengadilan. Itu status keanggotaan di DPR," ungkapnya.