PKS minta Jokowi perintahkan KIH patuhi UU MD3
Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo turun gunung menertibkan Koalisi Indonesia Hebat. Hal ini dilakukan untuk mencairkan suasana di parlemen yang terbelah dua.
Hidayat mengatakan, Jokowi harus meminta koalisinya di parlemen serahkan nama anggota ke komisi. Dia juga meminta kepada Jokowi agar koalisinya mematuhi UU MD3.
"Kawan-kawan KIH harus mengikuti UU MD3, masukkan komisi, Pak Jokowi harus beri imbauan pada kawan-kawan KIH. Pak Jokowi harus segera meminta pada KIH anggota DPR untuk melaksanakan seluruh ketentuan UU MD3 yang sudah diuji ke MK," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10).
Imbauan ini terkait kubu Jokowi yang menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Kemudian, PDIP cs membuat pimpinan DPR sementara untuk menandingi pimpinan yang ada.
Hidayat mengatakan, di parlemen bukan untuk menang atau kalah. Menurut dia, kinerja DPR harus efektif dengan kerja sama antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Oleh sebab itu, dia meminta agar Jokowi turun tangan menangani koalisinya di parlemen. Salah satunya, memasukkan nama anggota ke komisi agar bisa ikut rapat komisi DPR.
"Fungsi kita bukan menang-menangan, kita harus mencari solusi, makanya Pak Jokowi harus segera minta ke KIH untuk masukkan susunan anggotanya supaya kita bisa lebih efektif dalam bekerja," tegas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaKata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya