Merdeka.com - Rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan sejak Sabtu (11/5) hingga Minggu (12/5) ini, membahas cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil yang diduga barang hasil tindak pidana pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq .

Selain itu, rapat juga membahas beragam permasalahan yang aktual belakangan ini. Seperti rencana kenaikan BBM, masalah ikatan sosial di tengah masyarakat yang makin rapuh, hingga soal pilkada.

"Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini," kata Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (12/5).

Soal penyitaan mobil, DPP PKS telah berulang-ulang mempersilakan menyita mobil yang menurut KPK akan dijadikan barang bukti. "Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS. Karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah," tutur Mardani.

Dia menyesalkan sikap juru bicara KPK Johan Budi yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh PKS. Dinilai hal tersebut akan menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang, bila ternyata mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud.

PKS meminta KPK untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tata cara yang legal dan santun. "Kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi dan sok kuasa," ujar Mardani.