PKS klaim ada 12 ormas Islam inginkan Pilkada lewat DPRD
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang getol agar mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PKS mengklaim pihaknya mewakili 12 ormas Islam yang menghendaki agar pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD.
"Ada 12 ormas Islam yang menghendaki pilkada dikoreksi, tidak langsung," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9).
Adapun alasan utamanya adalah, pemilihan kepala daerah seperti sekarang ini, yaitu secara langsung menyebabkan konflik-konflik sosial.
"Karena ada gesekan yang luar biasa dan tak menguntungkan di akar rumput," tegasnya.
Hidayat menambahkan, sejauh ini PKS tetap solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Dia juga mengklaim, koalisi Merah Putih dan PKS di dalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD.
"Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaPBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah
Gus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Hampir Seluruh DPD 1 dan DPD II Jadi Ketum Golkar Lagi
Menurut dia dukungan dari ormas jadi salah satu kunci untuk dapat dirinya kembali terpilih memimpin partai pohon beringin itu.
Baca Selengkapnya