PKB sarankan SBY dukung gugatan ke MK ketimbang buat Perppu
Merdeka.com - Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain memandang sinis rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Pilkada. Menurut dia, Perppu bukan solusi atas Pilkada lewat DPRD yang sudah termaktub dalam UU Pilkada.
Malik mengatakan, Perppu dikeluarkan jika ada kevakuman hukum. Namun, Malik melihat saat ini tidak ada kevakuman hukum.
"Perppu dikeluarkan karena ada kevakuman hukum, sekarang kan ada UU pilkada jadi enggak ada yang vakum, SBY harus tanda tangan. UU itu 30 hari setelah disahkan. Ditanda tangan atau enggak, enggak pengaruh, UU Pilkada tetap bisa berlaku," ujar Malik saat dihubungi, Selasa (30/9).
Malik merasa bingung dengan sikap SBY yang tiba-tiba ingin mengeluarkan Perppu. Padahal, kata dia, satu-satunya cara atas solusi UU Pilkada hanyalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Satu-satunya cara menggagalkan UU Pilkada itu adalah MK, kalau MK membatalkan baru ada kevakuman hukum,dan bisa keluarkan Perppu. Kalau sekarang dikeluarkan belum ada putusan MK," tegas dia.
Oleh sebab itu, Malik memandang ada baiknya SBY ikut mendukung gugatan UU Pilkada ke MK lebih dulu. Setelah itu jika MK membatalkan UU Pilkada, baru baiknya SBY keluarkan Perppu.
"Menurut saya SBY dan Demokrat ikut mendukung teman-teman untuk menggugat ke MK, satu-satunya cara itu yang bisa dilakukan, kalau SBY mengeluarkan Perppu bisa bertentangan dengan hukum, sepanjang MK belum memutuskan," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi
Baca SelengkapnyaPKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaTerbukti Terlibat Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Disanksi Berat Minta Maaf dan 12 Diserahkan ke KPK
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Pencentus Pungli Rutan KPK Hengki Jadi Tersangka
Nantinya tidak semua pelaku pungli yang terlibat akan dijadikan tersangka.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya