Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB: Menteri Pencitraan untuk Pemilu 2024 Sah Saja, Asal Tak Lupa Tugas

PKB: Menteri Pencitraan untuk Pemilu 2024 Sah Saja, Asal Tak Lupa Tugas Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal menteri berimajinasi untuk kontestasi Pemilu 2024 dan kini melakukan pencitraan. Menteri itu pun melupakan tanggung jawabnya sebagai pembantu Presiden. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid berpendapat bahwa sah-sah saja menteri pencitraan. Menurutnya, pencitraan bisa memacu semangat kerja.

"Sah sah saja asal tidak melupakan tugas pokoknya sebagai pembantu Presiden, masak sih berimajinasi saja dilarang. Siapa tahu imajinasinya malah memacu semangat kerja, bukan pencitraan semata," kata Jazilul kepada merdeka.com, Selasa (20/10).

Dia menambahkan, yang jelas menteri yang dimaksud bukanlah dari PKB. Menurutnya, publik membutuhkan bukti kerja, bukan citra.

"Publik juga sudah mual mual dengan gejala politik pencitraan. Publik butuh bukti bukan citra. Yang jelas bukan menteri dari kader PKB, tapi saya tidak mau sebut nama," ucap dia.

Wakil Ketua MPR itu pun berpesan para pembantu Presiden Jokowi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya memanfaatkan jabatan untuk pencitraan.

"Pesan kami agar amanat berat untuk membantu Presiden mewujudkan kesejahteraan, tidak disalahgunakan dengan imajinasi dan pencitraan untuk kepentingan pribadi," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan, para menteri merupakan pembantu Presiden. Menteri harus berani mengambil terobosan dan totalitas dalam memimpin kementeriannya.

Sebab itu, Hasto meminta menteri yang berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024 dan melupakan tugasnya sebaiknya berhenti sebagai menteri Presiden Joko Widodo.

"Menteri harus berani mengambil terobosan. Sebab menteri adalah sosok yang seharusnya memahami hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu Presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting," kata Hasto.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim
PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim

Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya