Merdeka.com - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyatakan tidak mudah melakukan impeachment (penggulingan) terhadap presiden terpilih Jokowi. Menurut dia, isu penggulingan Jokowi hanya ulah elite yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Karding merasa aneh dengan isu impeachment ini. Apalagi, Jokowi belum resmi menjabat sebagai presiden karena masih berproses di MK dan baru diputus pada 21 Agustus nanti.

"Impeach itu syaratnya tidak mudah, orang belum bekerja sudah di-impeach. Jadi janganlah melakukan aksi politik untuk kepentingan diri sendiri, kita harus melihat kepentingan rakyat. Berapa tenaga, berapa biaya, partisipasi masyarakat luas yang begitu kuat, jangan cederai dengan hal-hal, ulah elit sebenarnya," kata Karding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/8).

Menurut Karding peluang untuk melakukan kecurangan sangat sulit bagi Jokowi. Sebab, Jokowi tak punya kekuasaan. Justru dia menuding yang memiliki peluang berbuat curang adalah pasangan yang didukung oleh penguasa.

"Kalau yang mau curang itu semestinya yang banyak bupati, mohon maaf, yang didukung pemerintahan berjalan, itu kalau mau curang. Itu logikanya. Jadi sebenarnya kalau mau dipakai logika seperti itu, kecil kemungkinannya," tutur dia.

Apalagi disebut terstruktur, sistematis dan masif, lanjut Karding, sangat kecil. Karena jika terstruktur, sistematis dan masif, lanjut dia, terencana sejak awal melakukan kecurangan, lalu dibuat kerangka-kerangka kecurangan, dan dibuat manajemen gerakannya, lalu hasilnya menang.

"Pak Jokowi tidak punya instrumen itu, KPU kita terima prosesnya waktu Pileg, yang menurut saya Pileg lebih buruk dari Pilpres. Kalau kita menyangsikan, kecil kemungkinannya Jokowi masuk ke KPU mengintervensi, dan tidak ada. Selama saya berinteraksi, niat saja tidak ada. Yang kita pikir adalah memenangkan pemilu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan salah satu cara untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2014 adalah dengan dibentuknya Pansus Pilpres. Menurut dia, lewat Pansus Pilpres komisioner KPU bisa dipenjara dan presiden bisa digulingkan jika terbukti melakukan kecurangan.

Agun mengatakan, KPU tidak melakukan rekapitulasi secara langsung dari tingkat TPS sampai provinsi, melainkan hanya menjumlahkan penghitungan dari uploader di lapangan. Proses ini yang menurutnya, bisa saja terjadi kecurangan.

"KPU hanya mengupload data tidak melakukan rekapitulasi secara langsung hanya merekap dari data yang di upload, yang mengupload siapa, kualifikasi petugas yang upload bagaimana? Upload dari C1, DA1 ke DB1, itu prosesnya hanya upload, sementara dokumen ada di kotak suara. Itu yang bisa menelusuri hanya Pansus, karena Pansus bekerja di tengah-tengah rakyat, MK hanya di ruang sidang," ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/8).

Dia menyatakan, proses administrasi hasil Pilpres 2014 memang berakhir di MK. Namun proses politik akan tetap berjalan di DPR melalui Pansus Pilpres.

Politikus Golkar ini mengungkapkan, Pansus Pilpres bisa saja menemukan berbagai pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Nantinya komisioner KPU bisa dipenjara jika terbukti bersalah, tapi pemenang tetap menjadi presiden dan wakil presiden terpilih jika diketahui tidak terlibat.

"Rekapitulasi administratif hanya sampai berakhir di MK, tapi persoalan politik tidak implikasi ke sana, politik bisa menentukan seseorang jatuh atau tidak. Bisa saja presiden ternyata clear benar, tapi ada sejumlah kecurangan dilakukan anggota KPU, anggota KPU masuk penjara bisa. Pansus ini penting di sana untuk membangun demokrasi, demokrasi yang bermartabat," tegas dia.

Agun menambahkan, hasil Pansus juga bisa membuat presiden dan wakil presiden terpilih nanti digulingkan. Dengan catatan, apabila terbukti melakukan kecurangan dalam pilpres dan akan dibuat hak angket dan dikembalikan ke MK untuk di impeachment.

"Artinya kita baru melihat luarnya seperti ini, kalau sudah dilantik ternyata ada sebuah proses diperoleh melalui suatu kejahatan dan kejahatan melibatkan pasangan calon dan itu terbukti, kita bisa lagi proses itu ke MK," tutur dia.