Pimpinan DPR sampai 'turun gunung' demi revisi UU KPK

Merdeka.com - Pro kontra rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah merevisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Sejumlah aktivis, pengamat, pegiat antikorupsi menentang keras revisi UU KPK yang dinilai mengebiri tugas dan fungsi KPK.

Beberapa pasal pembunuh KPK seperti kewenangan penyadapan yang harus seizin pengadilan, umur KPK yang dibatasi cuma 12 tahun, hingga pemberian wewenang menghentikan penyidikan atau SP3, ditentang habis-habisan. Pelbagai kecaman dialamatkan ke DPR dan pemerintah.

Di sisi lain, fraksi PDIP sebagai motor penggerak revisi UU KPK bersama lima fraksi lain, ngotot memperjuangkan ini. Namun DPR tidak ingin disalahkan atas rencana revisi UU KPK. Berbagai dalih diutarakan agar tak dicap melemahkan atau membunuh KPK. Termasuk melempar bola panas ide merevisi UU KPK yang disebut-sebut atas usulan pemerintah.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya memutuskan menunda pembahasan revisi UU KPK dan menunggu penyempurnaan draf dari pengusul yakni PDIP, NasDem, Golkar, PKB, Hanura dan PPP. Menurut dia, dalam pembahasan usulan itu, banyak menimbulkan perdebatan di dalam rapat Baleg DPR RI.

Bersamaan dengan itu, pimpinan DPR rela 'turun gunung' dan bergerilya mencari dukungan. Tidak biasanya, Ketua DPR yang notabene pimpinan lembaga tinggi negara sampai rela menyambangi kantor seorang menteri. Biasanya, pimpinan DPR berkomunikasi dengan legislatif dengan mengundang menteri datang ke gedung DPR atau berkonsultasi langsung dengan presiden yang setara kedudukannya dengan pimpinan DPR.