Merdeka.com - Pasangan calon wali kota-wakil wali kota Depok Pradi Supriatna-Afifah Alia menjanjikan program RW membangun dengan alokasi hingga Rp500 juta untuk pembangunan di setiap RW di kota Depok. Menurutnya, program ini tepat karena yang lebih paham dan tahu kebutuhan di lingkungan di masyarakat RT dan RW.

"Kami tidak akan keluar dari aturan-aturan yang berlaku mekanisme yang berlaku ini sesuai dengan prosedur. Karena bagaimanapun di musrembang ini semua asalnya adalah dari RT dan RW," kata Pradi, Sabtu (5/12).

Dari hasil evaluasi Pradi ketika datang langsung ke masyarakat, kadang ada kegiatan yang harusnya bisa diintervensi dengan BTT namun hal itu tidak dilaksanakan. "Itu terjadi di salah satu kelurahan. Ternyata hampir tiga tahun masyarakat yang kebanjiran, begitu kami datang dan pada tahun ketiga dan hal itu bisa dilaksanakan," tegasnya.

Pradi juga sempat menyampaikan rasa terimakasihnya pada lawannya yaitu Mohammad Idris karena telah mengapresiasi dirinya selaku Ketua P2WKSS yang selama tiga tahun berturut-turut mendapat peringkat satu di Jawa Barat.

"Baru hari ini Pak Idris menyampaikan apresiasi kepada saya sebagai ketua di P2WKSS dan memang tiga tahun berturut-turut kami peringkat satu se-Jawa Barat dan saya tidak menafikan itu. Kenapa karena saya tidak ingin melanggar undang-undang yang terkait dengan posisi walikota dan wakil walikota," ucapnya.

Pradi juga menyebut akan melakukan percepatan terkait dengan Perda tentang penanganan narkotika.

"Perlu kita ketahui bahwa korban narkotika ini sangat sangat banyak dan saya tahu persis itu ada di rumah tahanan," katanya.

Pernyataan Pradi soal program Rp500 juta per RW ditanggapi oleh pihak lawan yaitu Imam Budi Hartono. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, struktur pemerintahan di Kota Depok Itu terkecil bahkan di Indonesia terkecil adalah Kelurahan. Sehingga tidak mungkin pemerintah akan memberikan hibah kepada RW sebesar itu.

"Sehingga tidak dimungkinkan merealisasikan anggaran tersebut," kata Imam.

Dia juga mempertanyakan program itu karena perkembangan RW sangat besar. Nantinya menurut Imam, hal itu akan menjadi masalah di kemudian hari ketika APBDnya tidak dapat memenuhi janji-janji kampanye paslon nomor 1.

"Sekarang ada 925 (RW) bisa jadi tahun depan menjadi 1.025 dan seterusnya, sehingga membebani APBD. Satu hal yang tidak mungkin dilaksanakan dari segi aturan dan dari perkembangan yang begitu pesat di Kota Depok," katanya.