Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini belum memutuskan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2024.

Di sisi lain, organisasi massa underbow maupun pihak yang berafiliasi dengan PPP, Forum Ka'bah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun sudah bersikap. Mereka mendukung Anies Baswedan sebagai Capres saat pertemuan di Grand Pacific Hall, Sleman, Yogyakarta (16/11).

Menanggapi fenomena itu, Analis Politik Arifki Chaniago menilai, PPP masih berpeluang memberikan calon kader untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden. Hal itu dirasa lebih realistis ketimbang mendukung sosok non kader dari partai lain. Dia juga menyarankan agar PPP tidak berada di zona abu-abu.

"PPP harus dorong kader menjadi cawapres jika itu pilihan realistis untuk mencegah split ticket voting di Pemilu 2024. PPP jangan bermain di zona abu-abu di antara mendukung Anies, Ganjar dan KIB. Jika itu dibiarkan terlalu lama PPP harus siap menerima kemungkinan terburuk di Pemilu 2024," kata Arifki lewat pesan singkat diterima Liputan6.com, Minggu (20/11).

Menurutnya, dukungan FKM yang ditujukan kepada Anies Baswedan semata demi mendulang suara, yang bedampak pada PPP agar bisa masuk ke Parlemen Senayan. Menurut Arifki, hal itu wajar karena kemenangan adalah hal mutlak bagi suatu partai.

"PPP itu harus realistis. Tujuan menang di Pilpres itu tentu keinginan semua partai karena punya peluang masuk pemerintahan. Namun kecil dampaknya jika capres yang diusung tidak menang, partai gagal masuk parlemen, daya tawar politik rendah, posisi strategis juga tidak akan diberikan," terang Arifki

Arifki mengakui, FKM secara narasi politik berlawanan terhadap keinginan PPP di tingkat pusat yang masih cenderung wait and see. Selain itu tindak-tanduk FKM tidak ditertibkan oleh DPP yang secara fakta masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"PPP belum berani juga mengumumkan capres atau cawapres, sehingga kader lebih memilih memperjuangkan aspirasi politik sendiri-sendiri dari pada menunggu keputusan partai," tulis pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki meyakini, padahal PPP masih bisa menarik kembali sebagian basis pemilihnya yang sudah terang-terangan mendukung sosok nonkader, seperti Anies atau Ganjar, demi mendukung figur yang didukung oleh elite di tingkat pusat. Caranya, dengan mendorong KIB agar memberikan kepastian secepatnya siapa figur yang diusung sebagai capres dan cawapres.

"Jika KIB mendorong cawapres dari PPP, maka upaya split ticket voting yang terjadi di PPP risikonya lebih kecil, karena yang maju dalam kontestasi Pilpres adalah kader partai," yakin Arifki.

Reporter: Radityo