Merdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah serentak bakal berlangsung pada 9 Desember 2015. Tahapan-tahapan pilkada serentak semakin dekat dan waktunya semakin mepet. Namun, Partai Golkar dan PPP masih tetap mengalami dualisme kepemimpinan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, partai yang saat ini tengah berkonflik tidak mungkin menyelesaikan secara hukum lantaran waktu Pilkada serentak semakin dekat. Yang terpenting, kata dia, partai politik yang berkonflik sepakat dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah.

"Kalau menyelesaikan secara hukum waktunya tidak mungkin. karena kan menunggu inkracht itu berapa lama. Makanya mungkin kesepakatan politik, tidak hanya melibatkan dua partai ini tetapi semua partai politik. Ketua-ketua umum partai harus sepakat," kata Yasonna kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut Yasonna, baik itu Golkar dan PPP harus mengajukan calon yang sama di semua daerah. Dua parpol ini membuat surat yang kelompok ini menyampaikan surat dan harus sama calonnya.

"Orangnya harus sama, kalau tidak sama bagaimana?" ucapnya.

Yasonna mengutip pernyataan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang mengatakan, jangan sampai masalah internal partai sampai dibawa ke ranah publik. Biarlah masing-masing kelompok menyepakati calon yang sama.

"Tapi formatnya nanti kita bawa lagi ke DPR komisi II. Kita sepakati lagi di Komisi II, pemerintah, KPU, parpol. Saya mengatakan azas kemanfaatannya kita lihat, pendekatannya dari situ," jelas Yasonna.

"Memang nanti bagaimana kalau inkracht digugat lagi? Kan tidak mengajukan calon? itu tidak bisa karena dua-duanya sudah mengajukan calon. Formalitas ini yang sedang kita rumuskan," tutupnya.