Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengapa dalam pilkada serentak yang waktunya tinggal satu bulan ini terlihat tenang-tenang saja dan tak begitu ramai.

"Dari Pak Mendagri kami dapat informasi, bapak presiden mempertanyakan keriuhan-keriuhan yang tidak kelihatan di daerah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (3/11) kemarin.

Husni menjelaskan, tak terlihatnya keramaian jelang pilkada serentak kali ini merupakan konsekuensi soal pengaturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi.

"Dan sekarang kami perlu laporkan, sangat rapi, sangat rapi, sehingga tidak kelihatan," jelasnya.

Sementara hasil survei Founding Fathers House yang mengambil sampel Kabupaten Mojokerto dan Lamongan hanya 34 persen warga tahu Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015.

Peneliti lembaga Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan informasi yang diperoleh warga digelarnya Pilkada serentak dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu, tingkat partisipasi pemilih menjadi pengaruh.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan mengatakan ada beberapa kekurangan yang dihadapi oleh KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak dalam kurangnya sebulan ini. Salah satunya dana daerah yang belum turun hingga saat ini.

"Sejauh ini, ada evaluasi persiapan pendek regulasi meski sudah sejauh maksimal. Solusi ya Mendagri desak Kepala Daerah," kata Fadli saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/11).

Selanjutnya, menurutnya proses penetapan calon pasangan yang terlalu lama dilakukan oleh KPU. Salah satunya, pasangan calon Kaimana, Papua Barat yang saat ini belum ditentukan.

"Proses pencetakan surat suara sudah dimulai tak ada kendala, tinggal distribusinya sudah berjalan dengan baik belum," ujar dia.

Dia menambahkan, sosialisasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak sudah maksimal dilakukan oleh KPU. "Kalau masalah warga belum tahu 9 Desember Pilkada serentak itu tanggung jawab KPU ya," tutupnya.