Pilkada serentak bisa gilas politik dinasti dan irit biaya
Merdeka.com - Mahalnya biaya politik pilkada dan hasil menjamurnya dinasti politik lokal membuat wacana pilkada serempak kembali mengemuka. Dengan pilkada serempak, kecil kemungkinan satu dinasti keluarga bisa memasok pejabat dari keluarganya dalam waktu yang bersamaan.
Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia mengatakan, pilkada serempak salah satu solusi terbaik untuk menekan biaya tinggi dan politik dinasti. "Dengan serentak, otomatis banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, pemilukada lebih efisien. Kedua, bisa menutupi kemungkinan politik dinasti," kata Burhan di Gedung MK, Senin (25/11).
Dengan pilkada serempak, Burhan mengungkapkan, tidak mungkin satu keluarga besar memasok pejabat publik untuk semua wilayah dalam satu waktu. Burhan mencontohkan dalam kasus dinasti Banten dan cara kemunculannya bisa bergantian di daerah-daerah tertentu dalam pilkada yang pelaksanaannya berbeda.
"Suatu waktu dia bisa maju. Misalnya dalam kasus Banten. Sekarang untuk Kabupaten Serang, besok untuk Kota Serang. Besok untuk keponakan atau paman untuk di Pandegelang atau Kabupaten Tangerang," ujar Burhan.
Munculnya wacana pilkada serempak ini, karena kekecewaan publik terhadap hasil pemilihan kepala daerah yang terjaring kasus korupsi. Bahkan menurut Burhan, ada beberapa pihak yang berinisiatif agar pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD.
"Lepas dari setuju atau tidak, kalau kita pakai sistem presidensial artinya semua jabatan publik harus dipilih secara langsung. Ada banyak sistem pemilu yang bisa dilakukan tapi sayangnya belum dicoba dan orang sudah mengingat masa lalu," papar Burhan.
Tidak semua produk pilkada langsung saat ini buruk. Namun, hasil pilkada yang buruk dari kualitas pejabat yang dihasilkannya jumlahnya juga tak sedikit.
Burhan mengungkapkan, kekesalan akan hal itu bukan berarti menutup sistem permainan yang sudah dianut dalam pilkada. Menurut Burhan mengakui kelemahan sistem yang sekarang bukan dengan serta merta membuat aturan yang membabi buta.
"Memang ada produk pilkada yang jelek. Tapi ada juga produknya yang baik, coba lihat Ibu Risma di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Jokowi di Jakarta, Bima Arya di Bogor. Banyak yang bagus, artinya memang ada kelemahan pemilukada, tapi jangan sampai membalik rule of the game," ujar Burhan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang juga pejabat sementara Gubernur Riau Djohermansyah Djohan mengatakan pada 2015 ada 244 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pilkada serentak bisa dilaksanakan bila mendapat persetujuan DPR dan RUU itu disahkan menjadi undang-undang.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil akan memutuskan maju Pilgub Jabar atau Jakarta pada bulan Juni
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui sosok yang mendaftar untuk Pilkada DKI Jakarta ke partai politik Koalisi Perubahan yaitu PKB, PKS atau NasDem.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaSengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencecar Ridwan Kamil dengan puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye di Tasikmalaya.
Baca Selengkapnya"Berdasarkan angka-angka masih meyakini bisa sekali putaran. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan," kata Ridwan Kamil
Baca SelengkapnyaRumah Maxime Bouttier dipenuhi oleh pelayat yang menyampaikan duka cita atas kepergian Ibunda
Baca Selengkapnya