Pilkada Asimetris Bukan Barang Baru di Indonesia
Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian mengusulkan penerapan Pilkada Asimetris di Indonesia. Artinya, tidak semua daerah menerapkan sistem Pilkada langsung, tergantung indeks demokrasi daerah tersebut.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, Pilkada Asimetris sudah diterapkan saat ini di beberapa daerah. Misalnya di Aceh dan Yogyakarta, bentuk pemilihan yang dilakukan dua daerah tersebut dikategorikan sebagai Asimetris.
"Pilkada asimetris bukan lah hal baru. Pilkada Aceh dengan keberadaan partai politik lokal, Pilkada Yogyakarta yang tanpa Pilgub, dan Pilkada DKI dengan tanpa Pilbub/Pilwakot merupakan beberapa pilihan asimetris yang ada di Indonesia saat ini," jelas Titi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (22/22).
Sejarah Politik Panjang
Dia menjelaskan, beberapa tempat yang sudah menerapkan Pilkada Asimetris bukan tanpa sebab. Melainkan karena sejarah politik yang panjang dari bangsa Indonesia.
Sehingga, dia tidak setuju jika Pilkada Asimetris yang diusulkan oleh Mendagri diterapkan tanpa kajian yang mendalam. Apalagi terkesan terburu-buru.
"Namun pilihan itu didasarkan oleh sejarah panjang politik dan sosial kultural suatu daerah. Bukan karena kebijakan elit semata yang datang tiba-tiba. Aceh misalnya karena bagian dari resolusi konflik, Yogyakarta karena sejarah politik dan sosial kultural, dan DKI Jakarta karena daerah istimewa Ibu kota berkaitan dengan kepentingan pembangunan ekonomi," tegas Titi.
Jangan Persempit Ruang Kontrol Publik
Titi menginginkan, usulan Mendagri itu mestinya dilakukan berdasar prinsip untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Bukan malah mempersempit ruang kontrol publik untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berorientasi untuk pelayanan publik, antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Indikator evaluasi juga harus komprehensif dan tidak parsial, dengan proses yang partisipatif, terbuka, dan akuntabel. Bukan sekadar diputuskan segelintir orang secara elitis," ungkap Titi.
Papua Karena Konflik
Dia menambahkan, Pilkada asimetris berupa pilihan tidak langsung untuk beberapa daerah harus dilakukan dengan pertimbangan yang spesifik dan benar-benar terukur. Misal di Papua, karena konflik yang sulit dicegah, perpecahan berujung kekerasan yang berulang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada, manipulasi suara secara sistematis dan masif, harus mampu dibuktikan fakta-faktanya secara terbuka kepada publik.
"Tapi pilihan ini adalah pilihan sementara atau temporary measure. Sebagai afirmasi menuju pemilihan dengan partisipasi langsung rakyat. Pada akhirnya semua daerah diharapkan bisa memfasilitasi hak politik warganya," tutup Titi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaSurvei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 56,2 persen di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaIndikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi
Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya
Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAnies soal Pajaki Orang Kaya: Emang Ada Utang Budi Apa?
Pasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIDI: Perlu Kerja Sama Strategis Mewujudkan Pemerataan Dokter di Indonesia
IDI mengungkapkan tidak seimbangnya rasio dokter umum dan spesialis di Indonesia sangat berdampak terhadap kualitas kesehatan di setiap daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnya