Ganjar pilih slogan 'Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi'

Reporter : Parwito | Jumat, 5 April 2013 02:40




Ganjar pilih slogan 'Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi'
Ganjar Pranowo. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Bakal calon Gubernur Jawa Tengah dari PDIP Ganjar Pranowo memilih slogan "Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi". Slogan tersebut dipilih Ganjar sebagai representasi kepemimpinannya yang bersih, terbuka dan tidak membohongi rakyat.

Ganjar mengatakan dirinya berkeliling ke pelosok Jawa Tengah guna mencari tahu problem masyarakat. Nyatanya, masalah yang ada sangatlah kompleks, yakni mulai dari kemiskinan, pengangguran, kesehatan hingga infrastruktur. Sebagian besar masalah itu sebenarnya bisa dihapuskan dengan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang profesional.

"Artinya korupsi harus dihilangkan, dan reformasi birokrasi harus dijalankan," kata Ganjar kepada wartawan di Semarang, Kamis (4/4).

Masyarakat, lanjut Ganjar, sangatlah merindukan sosok pemimpin yang bersih, jujur, dan tidak hanya mengumbar janji-janji semata. Melihat fakta di lapangan, Ganjar pun menyusun beberapa visi dan misi yang dirangkum dalam slogan'Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi'.

Ganjar menegaskan, pencegahan korupsi bisa diawali dari reformasi sistem pengangkatan pejabat. Sudah menjadi rahasia umum jika saat ini berlaku pola transaksional dalam sistem penempatan pegawai. Ganjar akan mengubah sistem berbasis uang itu dengan basis kompetensi.

"Maka, di Jateng bakal ada restrukturisasi besar-besaran, terutama pada jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau kepala dinas,"tegasnya.

Sistem lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pun akan diadopsi Ganjar manakala dirinya terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah kelak."Siapapun yang merasa mampu boleh ikut mendaftar, termasuk pejabat lama. Lalu kita seleksi oleh tim independen, yang terpilih dan kompeten akan diberi kontrak kerja," paparnya.

Tentunya rekrutmen dalam sistem lelang jabatan tersebut akan dilakukan secara transparan. "Agar masyarakat bisa mengawasi kinerja pejabat terpilih sehingga celah penyelewengan menyempit secara alami," tuturnya.

Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi fokus calon yang berpasangan dengan Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko itu.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyoroti banyaknya pemborosan di acara-acara Pemprov Jateng yang bersifat seremonial semata. LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pernah mengungkap catatan anggaran penerimaan tamu pemprov Jateng yang sebesar Rp 12 miliar per tahun. Ini berarti tiap hari untuk makan minum tamu saja setiap hari mengeluarkan Rp 45 juta.

Di luar itu masih ada biaya rapat dan perjalanan dinas yang seharusnya bisa lebih efisien. "Uangnya lebih baik digunakan untuk biaya pelayanan masyarakat seperti di pedesaan untuk sektor pertanian, infrastruktur dan kesehatan," tandas Ganjar.

[bal]

KUMPULAN BERITA
# Pilgub Jateng

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Drama Rain - Krystal turun rating, siapa tempati posisi #1?
  • Pekerjakan 3 WNA tanpa dokumen, PT HM Sampoerna dipolisikan
  • Cantiknya Nadine Kaiser, putri Menteri Susi
  • Usai baca LPJ, SDA dipeluki kader PPP, matanya berkaca-kaca
  • Sungai meluap, 2.824 rumah di Solok terendam banjir
  • Ahok bakal sikat mafia daging sapi di Jakarta
  • Pulang ke Pangandaran, Susi berniat ziarah ke makam ibunda
  • Bukti kemiripan Ivanka Trump dan sang putri akhirnya terkuak
  • Datangi JK, Chevron ngadu soal kasus bioremediasi
  • JK: Pimpinan tandingan di DPR tidak perlu ada
  • SHOW MORE