Pernyataan politik PPP dukung pemerintah dan Perpu Pilkada
Merdeka.com - Muktamar VIII PPP di Surabaya mengeluarkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi tersebut dicantumkan dalam bentuk Pernyataan Politik Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua OC Muktamar VIII PPP, Donni Tokan membacakan tujuh Pernyataan Politik Muktamar VIII PPP, di antaranya mendukung pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"PPP dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggara kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Donni di Empire Palace, Surabaya, Jumat (17/10).
Donni melanjutkan, PPP mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan yang terjadi akibat pemilu presiden (Pilpres) 2014 lalu. Partai berlambang Ka'bah ini pun meminta masyarakat secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.
"PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta bebas dari politik uang," ucap Donni.
PPP, lanjut Donni, mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertanahan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
Selanjutnya, PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.
"PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia," tutur Donni.
Pernyataan Politik terakhir yang disampaikan Donni, PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai 'Hari Santri' yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim 'Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme.
"Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim 'Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November," tutup Donni.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernah Berpasangan di Pilpres 2019, Kini Sandiaga Ucapkan Selamat ke Prabowo
Dia berharap semoga persaudaraan dalam membangun negeri bisa lebih diperkuat
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaSidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaPPP Bubarkan Bappilu Pimpinan Sandiaga: Kita Tidak Ingin Saling Menyalahkan di Internal
Partainya tidak ingin menyalahkan siapapun atau perorangan.
Baca Selengkapnya