Merdeka.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan politik dinasti atau politik kekerabatan sudah sangat mengkhawatirkan saat ini. Jika tidak segera dicegah maka akan mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.

Namun di sisi lain, melarang kerabat para kepala daerah untuk mencalonkan diri juga bukan pilihan bijak karena bisa dianggap diskriminasi.

"Untuk menghambat politik dinasti, sebaiknya DPR dan pemerintah harus memaksimalkan instrumen politik melalui rekayasa sistem pemilu. Di sinilah pemilu serentak bisa menjadi solusi untuk mengatasi politik dinasti," kata Didik saat diskusi di Bakoel Kaffe, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Didik menjelaskan, apabila pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan bersamaan maka setiap orang (kerabat pejabat) memiliki peluang terbatas untuk mencalonkan diri. Mereka harus memilih salah satu jabatan yang hendak digapai dan yang terpilih maupun tidak berada dalam posisi sama dalam kurun waktu lima tahun.

"Bandingkan dengan situasi saat ini, pada saat pemilu legislatif setiap orang memburu kursi DPR, DPD, dan DPRD. Selang satu atau dua tahun mereka yang sudah mendapatkan kursi parlemen maupun yang gagal bergerak ke arena eksekutif, berebut kursi kepala daerah. Bagi yang gagal bisa kembali menempati kursinya sedangkan yang berhasil meninggalkan kursinya untuk orang lain yang bisa jadi kerabatnya," ujarnya.

Penggabungan legislatif dan pemilu, lanjutnya, memaksa partai-partai politik untuk membangun koalisi sejak dini. Mereka sadar, keterpilihan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan mempengaruhi keterpilihan calon-calon anggota legislatif.

"Yang lebih penting jika pemilu dilaksanakan serentak, maka tampilannya calon-calon dinasti akan terlihat jelas di mata publik. Sehingga partai politik dan calon akan tampak buruk di mata masyarakat," imbuhnya.

Penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif tidak dilarang konstitusi sehingga bisa saja dirancang pemilu serentak total nasional. Menurut Didik, langkah paling rasional adalah membagi dua pemilu serentak menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemilu nasional untuk memilih DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tahun pertama dari siklus lima tahunan pemilu. Sedangkan pemilu daerah untuk memilih DPRD dan kepala daerah dilaksanakan tahun ketiga.

"Pemilu serentak dengan format pemilu nasional dan pemilu daerah akan efektif menghambat pergerakan politik dinasti. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah menyiapkan undang-undang pemilu yang mengarah ke sana," tutupnya.