Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Mahkamah Konstitusi segera menjatuhkan putusan terkait permohonan uji materi terkait pasal penetapan daerah pemilihan (dapil) dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan MK dinilai sangat diperlukan untuk menimbulkan kepastian hukum mengingat KPU sudah membuka pendaftaran calon sementara mulai tanggal 9 hingga 25 April 2013.

"Kepastian soal konstitusionalitas dapil diperlukan agar kepastian terhadap proses pencalonan anggota DPR lebih terjamin," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (10/4).

Titi mengatakan, putusan MK ini akan memberikan kepastian dalam proses pencalonan anggota partai politik. "Bagi partai politik, kepastian terhadap konstitusionalitas dapil diperlukan untuk menentukan dan menempatkan calon legislatif di setiap daerah pemilihan," kata dia.

Selain itu, Titi menerangkan, masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri serta warga Aceh sangat menantikan putusan MK atas perkara yang dimaksud.

"Putusan MK ditunggu untuk memberikan kepastian terhadap nasib keterwakilan warga negara Indonesia di luar negeri juga rakyat di wilayah Aceh bagian tengah dan selatan," terang dia.

Atas hal itu, Titi meminta MK untuk segera mengeluarkan putusan uji materi yang dimaksud. "Kami menyatakan sikap meminta dan memohon kepada MK untuk segera memberi kepastian terhadap konstitusionalitas pengaturan tentang dapil, dengan mengeluarkan putusan terhadap permohonan uji materi ini sebelum masa pendaftaran calon berakhir," pungkasnya.