Merdeka.com - Adanya rencana melakukan pengerahan aksi massa yang dilakukan tim pemenangan Prabowo-Hatta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Haryadi mengatakan, pengerahan massa ini tidak memiliki dasar yang kuat.

“Jika masih ada para pihak yang mengapresiasi protes, walk out, demo atau rencana gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka itu sama artinya dengan mengapresiasi prasangka politik yang tak mendasar," jelasnya saat dihubungi wartawan, Minggu (20/7).

Dia menambahkan, aksi ini dilakukan karena pihak Prabowo-Hatta tidak siap untuk kalah dalam Pilpres 2014. "Patut pula dicurigai, bahwa prasangka politik itu merupakan instrumen politik untuk mengurangi 'rasa malu' akibat kekalahan kontestasi Pilpres 2014. Pilihan langkah yang salah, tapi bisa dimengerti," ungkap Haryadi.

Protes Tim Prabowo-Hatta dengan cara walk out dan menolak menandatangani berita acara penetapan hasil Pilpres provinsi seperti di DKI, Jatim, dan Bangka akan menjadi dasar argumen. Sehingga mereka memiliki legitimasi untuk melakukan gugatan ke MK saat Prabowo-Hatta kalah.

"Basis nalar dari tindakan protes, walk out, demo dan rencana menggugat itu adalah sebatas curiga, bukan mengacu bukti faktual perihal pelanggaran," tegas Haryadi.