Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Menurut dia, kekuatan Koalisi Merah Putih dan penguasaan di parlemen bakal digunakan untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK.

Salah satu cara yang bakal dilakukan KMP, kata Hashim, adalah dengan melakukan veto terhadap lembaga-lembaga negara yang memiliki kebijakan seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kapolri bahkan Panglima TNI yang bakal dikuasai oleh KMP. Hal ini bisa saja terjadi, karena para pemimpin lembaga negara tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam hal ini Komisi III.

"Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam (posisi-posisi itu)" kata Hashim dalam wawancara dengan Wall Street Journal.

Namun wacana Hashim untuk menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi dinilai tidak akan mudah. Karena Jokowi diyakini akan dibela dengan rakyat jika nanti DPR menghambat dengan sejumlah alasan pemerintahan Jokowi.

Guru Besar Politik Universitas Padjadjaran Obsatar Sinaga mengatakan, KMP akan langsung berhadapan dengan rakyat jika memang nanti berniat menjegal pemerintahan Jokowi. Dia mengakui memang bisa saja KMP menghambat dengan mengurangi anggaran lembaga itu lewat DPR, akan tetapi hal itu tidak mudah.

Obsatar justru melihat penguasaan di lembaga negara seperti MA, MK, Polri bahkan TNI hanya untuk melindungi para politisi di KMP yang terlibat kasus hukum. "Itu kan cara termanjur untuk melindungi sejumlah politisi busuk yang ada di KMP," kata Obsatar kepada merdeka.com, Kamis (9/10).

Obsatar menambahkan, pemerintahan Jokowi bisa saja terganggu atau bahkan berhenti di tengah jalan jika nanti mantan wali kota Solo itu melakukan kesalahan. Sebaliknya, jika Jokowi bekerja dan berorientasi demi kepentingan rakyat, dia yakin pemerintahan Jokowi tak akan bisa diganggu oleh KMP.

Hal lainnya, lanjut dia, Jokowi harus bisa mengandalkan Jusuf Kalla (JK) dalam hal mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Dengan demikian, kekuatan KMP akan drastis berubah total.

"Kalau dalam setahun pertama Jokowi bisa mengandalkan JK dalam soal perubahan komposisi KMP dan sekaligus Jokowi bisa membuktikan programnya yang berorientasi pada kepentingan rakyat, saya kira pemerintahan Jokowi akan aman. Tapi kalau sebaliknya, apalagi personel Rumah Transisi mendominasi kabinet, ya Jokowi akan diperlakukan seperti Gus Dur (impeachment)," tutur Obsatar.

Karena itu, Obsatar berpendapat, Jokowi tidak perlu takut dengan ancaman Hashim itu. Dia yakin rakyat akan membela selama Jokowi melakukan pekerjaannya demi rakyat. Meskipun dia juga pesimis dengan penegakan hukum yang selama ini kenyataannya selalu berpihak pada penguasa.

"Jokowi tidak perlu takut selama dia benar, hanya saja hukum di negeri ini selalu memihak yang berkuasa untuk menciptakan pelaksana hukum itu sendiri," pungkasnya.