Pemprov DKI Jakarta Beri Dana Hibah ke Bawaslu Rp206 Miliar untuk Pilkada 2024

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari pemerintah provinsi (Pemprov) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha setelah menemui Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Balaikota, Jakarta Pusat pada Senin (31/10).

"Untuk Pilkada, kita sudah dapat pembicaraan terkait dengan dana hibah Pilkada. Itu nanti kita optimalkan, mungkin nanti pada saat Pilkada nanti. Rp206 miliar dana hibah, saya minta tolong sahabat-sahabat, media juga untuk bisa memantau kita, penggunaan dana hibah itu supaya tidak melenceng,” kata Munandar.

Selain terkait dana hibah, Munandar mengatakan kedatangannya untuk bersinergi dengan Pemprov seiring tahapan pemilu yang sudah berjalan.

"Desember nanti akan ada penetapan peserta pemilu dan Pemilu kali ini kita langsung ada Pilkada di 2024," tambah Munandar.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh fasilitas daerah pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kita mencoba memulai berkomunikasi dan membangun sinergi ke depan dan Alhamdulillah Pak (Pj) gubernur sudah menyatakan berkomitmen untuk kita saling bersinergi dan akan mengoptimalkan semua fasiltasi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada," ujar Munandar.

Dia mengungkapkan bahwa Pemprov telah bersinergi dengan memfasilitasi tempat untuk pelantikan pengawas kecamatan serentak. (Panwascam).

"Kemarin kita baru pelantikan Panwascam, pengawas kecamatan serentak. Kita butuh ruangan untuk sekretariat Panwascam dan tadi sudah kita bahas. Di seluruh 44 kecamatan se-DKI Jakarta sudah difasilitasi tempatnya. Kita juga butuh tim kesekretariatan di pengawas kecamatan juga sudah kita bicarakan tadi," jelas Munandar.

Munandar juga yakin, seluruh kebutuhan administrasi Pemilu dan Pilkada 2024 dapat difasilitasi Pemprov.

"Pada prinsipnya, semua yang kita butuhkan dalam pelaksanaan Pemilu, Pilkada serentak nanti, secara administratif, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang memang bisa difasilitasi oleh Pemda itu, sudah dibicarakan. Pak (Pj) gubernur sangat welcome dan Insya Allah bisa dimaksimalkan," kata Munandar.