Pemerintah Jokowi-JK jangan terjebak pada upah minimum buruh
Merdeka.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang baru dilakukan menjadi sebuah ujian awal bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ketua DPP Garda Pemuda NasDem Martin Manurung mengatakan perkembangan ekonomi Indonesia pasca-kenaikan harga BBM membuat pemerintah harus mengubah pola tuntutan upah dari para buruh.
Martin menegaskan, kebijakan tersebut bukanlah sebuah kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Kebijakan tersebut adalah keharusan bagi pemerintah untuk mengurangi beban subsidi yang semakin lama semakin besar dan memajukan.
"Kebijakan kenaikan BBM tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghentikan pemborosan anggaran dan meningkatkan pembangunan. Perlu diingat negara Indonesia dibentuk tidak semata-mata demi kepentingan tapi ada cita-cita bersama, ada berperan dan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyatnya," ujar Martin di kantor DPP NasDem, Jakarta, Kamis (18/12)
Martin menambahkan, dalam pembukaan UUD 1945 negara dibentuk dengan tanggung jawab sosial. Negara dalam Hal ini Indonesia dibentuk bukan hanya sekedar mempertemukan berbagai kepentingan tapi negara harus mengedepankan kepentingan bersama.
"Negara Indonesia dibentuk tidak semata kepentingan tapi ada cita-cita bersama, ada berperan dan tanggungjawab negara dalam mengurus rakyatnya," terangnya.
Lebih lanjut dirinya memberi contoh soal bagaimana negara berusaha untuk membuat biaya kesehatan buruh itu rendah. Lalu pendidikan bagi anak-anak buruh harus rendah, perumahan harus lebih murah.
"Sejauh mana pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans efektif menekan pengeluaran buruh, bagaimana soal kesejahteraannya, soal kesehatannya, biaya pendidikan," katanya.
Dirinya berharap, dengan demikian pemenuhan tuntutan upah layak dan hidup layak bagi buruh dapat terpenuhi. Pasalnya, kebutuhan hidup layak ini merupakan kebutuhan hidup dasar manusia.
"Jadi ini yang harus mulai dilakukan pemerintah. Dengan demikian pemenuhan tuntutan upah layak dan hidup layak bagi buruh dapat terpenuhi, sebab kebutuhan hidup layak ini merupakan kebutuhan hidup dasar manusia," pungkas Martin.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaBlusukan di Pasar Sungai Ringin Sekadau, Jokowi Temukan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Jokowi menemukan harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar.
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim Sebabkan Gagal Panen
Jokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca Selengkapnya