Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pekan depan paripurna, kisruh DPR berakhir?

Pekan depan paripurna, kisruh DPR berakhir? Rapat Paripurna DPR. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Sinyal-sinyal berakhirnya kisruh DPR tandingan sebagai imbas dari perebutan jatah pimpinan alat kelengkapan dewan mulai tampak. Pekan depan, DPR akan segera menggelar rapat paripurna untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.

"Semoga hari Senin itu nama-nama dari KIH sudah bisa masuk, sehingga Senin bisa dijadwalkan dan Selasa paripurna," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11).

Menurut Fahri, KIH sudah bersedia menyetorkan nama-nama untuk anggota dan pimpinan yang nantinya akan diplot di alat kelengkapan dewan. Fahri menjamin partai-partai yang tergabung dalam KIH mendapatkan jatah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan bila Senin besok menyetorkan nama-nama anggotanya.

"Kami akan bantu masuk, dapet. Kalau Pak Prabowo bilang berapapun kamu minta aku kasih," tegasnya.

Setelah hari Senin daftar nama dari KIH masuk ke pimpinan DPR dan Kesekjenan, maka akan segera diatur penjadwalan untuk sidang paripurna. Yang mana paripurna bisa diagendakan pada hari selasa, sehari setelah KIH mendaftarkan nama-nama anggotanya.

"Masuk semua alat kelengkapan dewan. Ada 2 alat kelengkapan dewan, ketua BURT dan pimpinan Banggar. Itu kalau mau silakan, kalau mau masuk BURT dan Banggar," jelas Fahri.

"Ini udah terbaik. Selasa paripurna, menerima alat kelengkapan dewan, kembali dipilih pimpinan BURT dan Banggar. Dalam rangka persatuan dan kesatuan," imbuhnya.

Walau demikian, hingga kini belum ada format dan mekanisme damai antara KMP dan KIH yang ada di DPR. Apakah penambahan komisi, penambahan jumlah pimpinan, atau pengocokan ulang pimpinan. "Formatnya belum, tapi yang jelas akan dibicarakan di masing-masing komisi," tandasnya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas Paripurna DPR Suarakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS Keras Mendorong!

VIDEO: Panas Paripurna DPR Suarakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS Keras Mendorong!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya