Merdeka.com - Pegiat demokrasi dan pemilu seperti Kemitraan, Populi Center, Perludem, Correct, JPPR, ICW dan beberapa lembaga lainnya melakukan audiensi dengan pimpinan Panja RUU Pilkada. Mereka menyampaikan argumentasi-argumentasi penolakan mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dan tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Direktur Eksekutif Correct Refly Harun menegaskan, pilkada tidak langsung dengan mekanisme dipilih DPRD adalah hal yang tidak masuk akal. Justru kalau itu diterapkan, kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya akan berkurang bahkan hilang.

"Menurut saya pemilu tidak langsung tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal," kata Refli saat audiensi dengan anggota Panjan RUU Pilkada Hakam Naja di DPR, Jakarta, Senin (8/9).

Mengenai alasan biaya, Refli menegaskan, tak ada jaminan mekanisme Pilkada dipilih DPRD terbebas dari politik uang.

"Tidak kompetibel antara pemilu langsung dan tidak langsung. Sama seperti pemilu presiden langsung atau oleh DPR," tegasnya.

Lebih lanjut, jika alasan untuk penghematan anggaran negara, dia menyarankan agar pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak. Refli menambahkan, sebetulnya besar kecilnya biaya pelaksanaan pilkada adalah terletak pada honor petugas penyelenggara pemilu.

"Kalau kita mencapai pemilu seretak maka banyak sekali yang akan dihemat," imbuhnya.

Lebih jauh, Refli tidak memungkiri bila munculnya opsi pilkada dipilih DPRD merupakan buntut dari pertarungan pilpres kemarin. Yang mana partai pendukung Jokowi-JK menginginkan agar pilkada langsung dan sebaliknya partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sebagai pendukung Prabowo-Hatta ngotot agar mekanisme pilkada dipilih DPRD.

"Kalau elitenya lgowo maka tak ada konflik horizontal yang permanen," tandasnya.