Merdeka.com - Pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM jenis Premium. Keputusan penundaan itu disampaikan hanya satu jam setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan rencana kenaikan harga Premium, kemarin.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai, penundaan rencana kenaikan harga BBM jenis Premium bukan untuk menjaga elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Dia meyakini, keputusan menunda kenaikan harga Premium semata-mata untuk menjaga stabilitas data beli masyarakat.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (11/10).

Meski begitu, pembatalan ini juga tetap harus diperhatikan. Anggota Komisi XI DPR ini meminta para pembantu Presiden Jokowi harus berkoordinasi berbagi peran.

"Tentu pembatalan mendadak yang dilakukan, tidak boleh terjadi lagi. Koordinasi kebijakan harus dilakukan lebih baik. Para Pembantu Presiden harus berbagi peran. Jangan semua berebut nongol pada acara-acara seremonial saja," ungkapnya.

Dia juga meminta Pertamina lebih kreatif menyikapi kondisi perekonomian global yang terus berubah. Koordinasi antara perusahaan pelat merah dan kementerian harus dimaksimalkan.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium. Alasannya, pemerintah masih membutuhkan kajian mendalam sebelum menaikkan harga.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, mengatakan penundaan kenaikan BBM jenis Premium menjadi Rp 7.000 untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 di luar Jamali karena PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Premium belum siap menyesuaikan harga.

"Ditunda mungkin karena menurut kita Pertamina-nya belum siap," kata Agung, di Jakarta, Rabu (10/10).