PDIP yakin DPR tak kuasa sandera Jokowi jika jadi presiden
Merdeka.com - Pengesahan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) lewat sidang paripurna DPR semalam memutuskan ketua DPR tidak otomatis dipegang oleh partai pemenang pemilu legislatif, melainkan harus dipilih kembali . Hal ini lantas membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai pemenang pemilu, kecewa.
Sebab, menurut Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto , revisi undang-undang tersebut membuat DPR tidak menunjukkan representasi hasil pemilu legislatif. Hasto menilai, revisi pada poin tersebut hanya hasil permainan segelintir elite.
"Orang melupakan satu tarikan nafas antara Pileg dengan yang terjadi di DPR. Itu harus dipahami elite. Tidak ditentukan sosok Ical, Marzuki Alie, atau sosok yang mencoba seperti Setya Novanto yang menjauhkan apa yang diputuskan rakyat dengan di DPR," kata Hasto di rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Menurut Hasto, manuver politik di DPR harusnya menunjukkan suasana kebatinan rakyat. "Dipatahkan ambisi kekuasaan. Rakyat tahu dari tangan mereka (elite) demokrasi dikerdilkan dan jadi alat permainan elite serta melanggengkan kepentingan tertentu," kata Hasto.
Ditanya apakah keputusan paripurna tersebut adalah tanda-tanda DPR bakal menyandera Joko Widodo ( Jokowi ) jika terpilih menjadi presiden mendatang, Hasto mengatakan, "Selama ( Jokowi ) pro-rakyat tidak ada kekuatan manapun bisa menahan selain rakyat itu sendiri."
"Jangan elite terlepas dari basis rakyat dengan kasus-kasus di dalamnya," ujarnya.
Namun demikian, Hasto meyakini, konfigurasi DPR mendatang akan berubah seiring dengan pelantikan para legislator yang baru, periode 2014-2019.
Untuk diketahui, pasal yang paling substansial dalam UU MD3 ini adalah pasal 84 yang menyatakan pimpinan alat kelengkapan dipilih melalui sistem paket. Dalam aturan lalu, yang diatur dalam UU MD3 pasal 82, pimpinan DPR dan alat kelengkapan diberikan secara proporsional sesuai dengan hasil pemilu legislatif. Aturan yang lalu ini membuat Partai Demokrat otomatis mendapat jatah Ketua DPR karena menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif 2009.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaLangkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnya