PDIP Usul Sistem Proporsional Tertutup dan Ambang Batas Parlemen Berjenjang
Merdeka.com - PDI Perjuangan mengusulkan sistem proporsional tertutup dalam RUU Pemilu. Sistem pemilihan di mana pemilih hanya disodorkan pilihan partai politik tanpa calon dalam pemilihan legislatif.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sistem proporsional tertutup ini mengurangi politik uang yang kerap terjadi karena pertarungan bebas sistem proporsional terbuka.
"Praktik pertarungan bebas di lapangan melalui money politik, transaksional dan jual beli suara dari para caleg secara otomatis dapat diminimalisir sehingga biaya politik menjadi semakin kecil," ujar Djarot kepada wartawan, Jumat (12/6).
Djarot mengatakan, memberlakukan sistem proporsional tertutup juga sebagai pendidikan politik dan kaderisasi bagi partai politik. Selain juga memudahkan masyarakat dalam proses pemilihan.
"Sistem proporsional tertutup di samping memudahkan rakyat dalam proses pemilihan tetapi juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada partai politik dalam penyusunan calon legislatif.
Selain itu, Djarot mengungkap PDIP mengusulkan ambang batas parlemen dengan sistem berjenjang. 5 persen untuk DPR, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD kabupaten/kota. Menurut PDIP sistem ambang batas ini akan menyederhanakan partai politik di parlemen dan membuat demokrasi lebih baik.
"Untuk itu, Kongres partai telah memutuskan PT sebesar 5 persen untuk pusat, 4 persen untuk provinsi dan 3 peran untuk kabupaten/kota," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaBerdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari
Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Sirekap, PAN: Kalau Memang Ada Dibuka Saja!
Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaCaleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca SelengkapnyaBeras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca Selengkapnya