Merdeka.com - Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira tak setuju apabila pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wapres terpilih dilakukan pada 20 Oktober 2019. Sebab, pada tanggal itu jatuh di hari Minggu.

Andreas lantas setuju dengan keinginan Jokowi yang mengusulkan pelantikan dipercepat. Asalkan, tidak dimundurkan pada Senin 21 Oktober.

"Masa jabatan presiden 5 tahun. Kalau dilantik sebelumnya maka tidak terjadi kekosongan kekuasaan," kata Andreas kepada merdeka.com, Sabtu (28/9).

Tak Boleh Ada Kekosongan Kekuasaan

Andreas tak ingin adanya kekosongan kekuasaan apabila pelantikan presiden mundur. Sebab, masa jabatan Jokowi-Ma'ruf habis pada 19 Oktober.

"Tapi kalau dilantik setelah tanggal 20, artinya bisa terjadi vacum of power. Antara berakhirnya massa jabatan dan hari pelantikan," kata Andreas.

Posisi ini pun menjadi dilematis. Sebab dia yakin, alasan percepatan pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan menuai polemik di masyarakat. Sementara tanggal 20 Oktober, jatuh pada hari libur.

"Karena 20 Oktober jatuh pada hari Minggu. Kalau maju tidak bisa dipahami, tapi kalau mundur makan akan terjadi kekosongan kekuasaan," tambah dia.