Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Tak Setuju Bamsoet soal Pemilu 2024 Ditinjau Ulang dan Presiden 3 Periode

PDIP Tak Setuju Bamsoet soal Pemilu 2024 Ditinjau Ulang dan Presiden 3 Periode Diskusi eks narapidana korupsi dilarang nyaleg. ©2018 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan tak sepakat dengan pernyataan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang menilai Pemilu 2024 perlu ditinjau ulang. Menurut Masinton, wacana penundaan Pemilu 2024 harus mempunyai dasar kuat.

Dia beranggapan bahwa alasan Bamsoet agar Pemilu ditunda karena Indonesia sedang pemulihan pasca Pandemi Covid-19, tidak kuat. Sebab, bahwa perlu ada argumentasi untuk melakukan penundaan Pemilu.

"Alasannya harus mendasar, kuat dong. Kalau alasan masih tahap recovery, saya rasa dasar argumentasinya belum kuat. Harus dicari dasar argumentasi yang secara logika bisa diterima piblik," katanya kepada awak media, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/12).

Tak hanya itu, dia menilai bahwa hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menjadi landasan adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hasil survei dari ke hari selalu berubah sehingga tidak bisa jadi patokan.

Masinton menegaskan bahwa masyarakat harus tetap taat pada konstitusi, di mana Pemilu digelar 5 tahun sekali. Jika memang perlu penundaan, harus ada kajian yang mendalam.

"Menurut saya kita kembali saja pada semangat konstitusi. Harus ada kepastian dalam ketata negaraan kita. Tidak boleh dasar pertimbangan yang tidak kuat, untuk dijadikan dasar untuk mengubah ketata negaraan kita. Pemilu kan per 5 tahun, maka harus ada argumentasi kuat kalau mau ditunda," tegasnya.

Jika sudah ada argumen yang memang dirasa sudah kuat, kata Masinton, lantas dasar itu diuji ke publik terlebih dahulu. Dia mengingatkan bahwa jika perpanjangan masa jabatan Presiden terus di gaungkan, Jokowi bisa bernasib seperti Suharto.

"Kalau dipaksakan bisa seperti Suharto dulu, 1997 pemilu, dan kemudian 1997 juga pak Harto diangkat sidang MPR. Kemudian sejak pak harto dilantik di sidang MPR, muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPRdan 21 Mei pak Harto menyatakan berhenti. Kita nggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada pak Jokowi," ucapnya.

"Jadi itu bisa jadi Boomerang Terhadap Pak Jokowi sendiri. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika," imbuhnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons PDIP Soal Kabar Jokowi Gabung Golkar, Keras Singgung Penolakan 3 Periode

VIDEO: Respons PDIP Soal Kabar Jokowi Gabung Golkar, Keras Singgung Penolakan 3 Periode

Hasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
LSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara

LSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara

Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi

Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi

Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya