Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir partai politik pendukung pemerintah yang sudah deklarasi calon presiden meski Pemilu 2024 masih jauh.

Hasto menuturkan, roda pemerintahan akan mengalami kerumitan karena ada partai yang mendahulukan kepentingan kontestasi daripada fokus mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan' menjadi persoalan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/10).

Adapun partai pemerintah yang sudah deklarasi adalah Partai NasDem. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan Anies disebut kader NasDem sebagai antitesis dari Jokowi.

Menurut Hasto, seharusnya tidak ada kepala daerah yang antitesis dengan presidennya.

"PDI Perjuangan menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDI Perjuangan tidak ada yang antitesis. Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," tegasnya.

Dia juga menanggapi kabar reshuffle kabinet setelah NasDem deklarasi Anies. Kata Hasto, kocok ulang menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sepenuhnya.

"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," tutupnya.