Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Sindir Anggaran Corona Rp677,2 T, Tapi Jumlah Positif Naik Terus

PDIP Sindir Anggaran Corona Rp677,2 T, Tapi Jumlah Positif Naik Terus Swab test Covid-19 di Pasar Tasik. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, pemulihan ekonomi akan semakin sulit tercapai bila serangan pandemi Covid-19 terus meningkat.

Dia menilai, ratusan triliun dana pemerintah yang digelontorkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi sia-sia jika angka penderita positif Covid-19 terus mengalami tren naik.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengucurkan dana Rp677,2 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi dan melawan pandemi.

Saat ini pemerintah terus memacu penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk stimulus ekonomi bagi korporasi, UMKM dan BUMN.

"Seluruh anggaran itu tidak akan banyak gunanya bila angka positif Covid terus meningkat dan memaksa pemerintah melakukan standar kesehatan yang ketat, termasuk perpanjangan atau penambahan wilayah yang memberlakukan PSBB," ujar Deddy, Senin (13/7).

Deddy menambahkan, jika angkat positif terus meningkat, bukan tidak mungkin pemerintah kembali menerapkan PSBB dan Work From Home. Artinya geliat ekonomi akan kembali melambat. Dampaknya, kata dia, PHK bertambah, daya beli masyarakat juga akan semakin terpuruk.

Politikus PDIP itu melanjutkan, sisi permintaan ekonomi akan sulit terangkat dan sisi supply pun tidak bisa bergerak. Hal ini akan membawa ekonomi pada jurang yang lebih dalam.

Menurut Deddy, kenaikan tajam grafik penderita Covid-19 selama seminggu terakhir terjadi karena menurunnya tingkat kewaspadaan dan disiplin masyarakat terhadap standar kesehatan, kejenuhan psikologis dan lemahnya upaya penanganan oleh aparatur pemerintah di lapangan.

Dia mendesak, penanganan pandemi dilakukan secara integratif, kolaboratif dan sistemik. Seluruh komponen masyarakat harus dilibatkan, dari mulai RT, dari basis komunitas terkecil. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah perluasan penyebaran berbasis komunitas itu lebih mudah dan murah, dibanding biaya ekonomi yang harus dikeluarkan jika terjadi resesi.

"Saya menyadari masyarakat sudah sangat jenuh, tidak heran kawasan Puncak dan tempat wisata, bahkan tempat olahraga kemarin padat dan penuh sesak. Itu memang harus dicari jalan keluarnya, tapi yang lebih mengerikan itu adalah kemampuan bertahan para tenaga medis dan kapasitas pelayanan kesehatan kita," ungkap Deddy.

Ingat, per 12 Juli 2020, angka penderita sudah hampir mencapai 76.000 orang positif dan 3.606 orang meninggal dunia.

"Itu kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan 1 Juli lalu yang berada diangka 57.770 kasus lebih, katanya. Ini sinyal yang buruk dari sisi kesehatan dan akan berdampak kepada pemulihan ekonomi," tegas Deddy.

Karena itu Deddy berharap agar pemerintah segera mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melandaikan kurva penderita, harus ada peta jalan strategi yang disepakati dan dieksekusi bersama dari mulai tingkat pusat hingga ke daerah.

Deddy mengapresiasi Menteri Kesehatan yang memilih berkantor di Surabaya,

“Itu keputusan yang tepat, pemimpin langsung berada di medan tempur,” katanya.

Deddy berharap, agar BUMN juga mempercepat langkah-langkah terkait penyediaan Vaksin dan Obat serta alat rapid dan swab test.

"Kita berkejaran dengan waktu, kalau pandemi terus melaju maka ekonomi kita akan runtuh," tutupnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Meningkat, Penumpang Kereta Api Wajib Pakai Masker
Kasus Covid-19 Meningkat, Penumpang Kereta Api Wajib Pakai Masker

Imbauan ini seiring meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.
Kombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.

Kombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rumah Sakit RI Naik 255 Persen
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rumah Sakit RI Naik 255 Persen

Tjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.

Baca Selengkapnya