Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pemerintah sebetulnya tidak terlalu sulit memperkuat rupiah sebagai lambang supremasi kedaulatan moneter di tengah 'perang' mata uang dunia. Syaratnya, kata dia, Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Dirut Pertamina berani menyatakan seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia dipakai untuk kilang minyak dalam negeri.

"Keputusan politik itu penting. Bayangkan Indonesia memproduksi minyak mentah 800 barel per hari. Namun pada saat yang bersamaan kita impor minyak mentah sebesar 300 juta barel per tahun. Pertanyaannya, mengapa minyak Indonesia tidak dipakai sebagai feed stock kilang-kilang minyak kita? Siapa yang diuntungkan dari ekspor-impor tersebut," ujar Hasto di Jakarta, Jumat (28/8).

Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Menurut dia, pemerintah bisa secepatnya mengeluarkan aturan, bahwa minyak porsi pemerintah hasil dari production sharing contract (PSC) harus diterima dalam bentuk crude. Sementara porsi kontraktor dalam skema PSC tersebut, sekitar 80 persen dibeli oleh Pertamina dengan harga pasar.

"Jadi seluruh crude produksi dalam negeri langsung diproses untuk kilang kita. Para insinyur proses produksi Indonesia di kilang minyak kita dipastikan mampu melakukan adjustment operasi untuk berbagai varian crude minyak Indonesia. Saya percaya para process engineers Indonesia memiliki kompetensi dan nasionalisme untuk mengolah minyak kita sendiri," paparnya.

Dengan cara itu, maka kebutuhan dolar akan berkurang drastis. Pada saat bersamaan jika berbagai hambatan ekspor bisa ditekan, dan mata uang rupiah dipakai untuk seluruh transaksi ekspor kita, maka mata uang Indonesia dipastikan akan menguat.

"Jadi rupiah untuk rupiah. Di sinilah momentum kebangkitan ekonomi dalam negeri di bawah kibaran mata uang rupiah yang dipakai di seluruh transaksi dalam negeri. Apa yang terjadi dalam perekonomian kita saat ini, justru menjadi momentum untuk berdikari, dan momentum emas untuk melawan berbagai bentuk mafia yang eksis di perekonomian kita," ucapnya.