Merdeka.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melanggar UUD 1945. Pasalnya, jika dilihat dari segi kegentingan, Perppu tersebut sudah tidak ada lagi.

"Misalnya kewenangan yang diberikan KY untuk menyeleksi, untuk bertentangan UUD juga dengan UU MK itu sendiri, maka kalau membuat mekanisme DPR sudah membuat mekanisme," kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/10).

Menurut dia, Presiden SBY tidak cermat dan teliti dalam membuat Perppu penyelamatan MK. Sebab, kata dia, Presiden SBY menggeneralkan persoalan Akil Mochtar yang tersangkut korupsi dengan seluruh hakim konstitusi yang ada di MK.

Kendati demikian, PDIP belum memutuskan apakah menolak atau menerima Perppu tersebut. Dia menegaskan, partainya masih akan menelaah tentang baik tidaknya Perppu itu untuk didukung oleh DPR masa sidang yang akan datang.

"Belum, kita menghormati mekanisme yang berlaku di DPR. Kalau kami mengkaji sementara ini, kalau ada keputusannya lebih ke pimpinan fraksi," pungkasnya.