Merdeka.com - Sejumlah pihak dari berbagai latar belakang dengan tegas menolak usulan DPR merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski dapat penolakan, Fraksi PDIP tak gentar dan ngotot menginginkan revisi UU KPK direvisi.

"Kita ingin bagaimana mereposisi dan mereformulasi fungsi-fungsi penegakan hukum kita, khususnya pemberantasan korupsi," kata Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/10).

Masinton membantah jika revisi tersebut akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sebab, revisi UU KPK nantinya akan dibarengi dengan penguatan Kepolisan dan Kejaksaan. Apalagi kedua lembaga itu telah menunjukkan tajinya memberantas korupsi.

"Karena kita barengin dengan revisi UU Kejaksaan dan Kepolisian untuk memperbesar porsi-porsi penanganan dan pencegahan kasus-kasus korupsi dan penindakannya," katanya.

Masinton menambahkan, waktu 12 tahun sebenarnya mampu perkuat kepolisian dan kejaksaan. Sehingga KPK dirasa tidak diperlukan lagi setelah kedua lembaga itu kuat.

"Kita melihat ada pembenahan dari organisasi kepolisian, walaupun belum ideal yang dibayangkan masyarakat. Kemudian mendorong proses reformasi di kepolisian dan kejaksaan. Akan didorong revisi UU Kepolisian, sehingga kepolisian sebagai alat pemberantasan bisa efektif," tandasnya.