Merdeka.com - Kisruh dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin meruncing. Untuk menyelesaikan konflik ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat diminta turun tangan.

"Saya rekomendasikan pimpinan MPR ambil inisiatif undang pimpinan negara, habis itu undang pimpinan parpol mencari jalan keluar dari situasi semacam ini," kata Wasekjen PDIP Achmad Basarah di Gedung DPR, Senin (3/11).

Basarah mengatakan kewenangan MPR mengundang presiden, pimpinan lembaga negara lain dalam hal ini DPR, DPD, MK sesuai dengan tata tertib DPR pasal 28. Ini dapat dilakukan karena terjadi persoalan dalam praktik demokrasi pancasila.

"Pimpinan MPR harus segera turun. Ambil peran, ambil inisiatif," saran Basarah.

Menurutnya, pembentukan DPR tandingan karena Koalisi Merah Putih tidak mendengar aspirasi. Buktinya adalah pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilakukan sepihak.

"Terus kalau sudah gitu kita harus berbuat apa? Masa kita diam saja. Sebagai makhluk politik itu kan harus melakukan sesuatu," tuturnya.

Basarah menegaskan konflik ini harus segera diselesaikan. "Kalau berlarut-larut kapan mulai kerja kita. Kami minta diselesaikan dulu. Kami menganggap pemikirannya (KMP) keliru," tandasnya.