PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Merdeka.com - PDI Perjuangan melihat sisi positif dari rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melihat sisi positif itu untuk konsolidasi pemerintah dengan partai pengusungnya.

"Bisa kita lihat dalam perspektif positif misalnya mendorong konsolidasi pemerintah dan partai politik pengusung," ujar Hasto di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

Namun, Hasto menilai posisi menteri yang menjadi skala prioritas pemerintah seharusnya tidak dirangkap. Misalnya kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. Sebab, dia menilai jabatan tersebut sungguh berat.

Hasto juga mengatakan, kalau dalam undang-undang tidak memungkinkan menteri rangkap jabatan, maka harus patuh perundangan-undangan. Terkait Pasal 23 huruf C UU Kementerian Negara, Hasto mengatakan harus dilihat dulu implikasi hukumnya apakah memang melarang menteri rangkap jabatan dengan pimpinan partai.

Jangan Ada Konflik Kepentingan

Dia juga mengingatkan, paling penting menteri yang rangkap jabatan dengan ketua umum tidak ada konflik kepentingan. Hasto mencontohkan, misalnya menteri melakukan larangan ekspor tertentu tetapi menguntungkan partai dan merugikan negara.

"Dengan demikian yang penting tidak ada conflict of interest antara mana kepentingan negara mana kepentingan partai tidak boleh," kata Hasto.

"Jadi khususnya menteri bidang perekonomian harus mementingkan pasar bahwa mereka tidak ada conflict of interest terkait kebijakan politik yang diambilnya," sambungnya.

Karenanya, Hasto menegaskan menjadi menteri harus mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan partai politik yang menjadi latar belakangnya.

"Ketika dia menjadi menteri negara mereka harus komitmen penuh bahwa tugas-tugasnya untuk negara," pungkasnya.