PDIP: Kekhawatiran Prabowo Belasan Persen Suara Bisa Dicuri Sangat Berbahaya
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan pernyataan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang ingin unggul 25 persen dalam Pilpres lantaran khawatir terjadinya pencurian suara belasan persen. PDIP menilai pernyataan Prabowo tersebut untuk membangun opini terkait penyelenggaraan Pilpres 2019 berpotensi diwarnai kecurangan.
"Cara ini sebelumnya kerap digunakan oleh BPN dengan menyuarakan pernyataan yang sangat maksa bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan 02," kata politisi PDIP Charles Honoris dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/4).
Menurut Charles, opini yang dibentuk dapat memperkeruh situasi politik menjelang pencoblosan 17 April mendatang. Serta berpotensi menciptakan konflik jika hasil akhir Pemilu tak sesuai kubu 02.
"Opini kecurangan yang dibangun kubu 02 ini sangat berbahaya, bukan hanya karena telah memperkeruh situasi politik yang semakin panas jelang hari pencoblosan, tetapi juga berpotensi menciptakan konflik jika hasil akhir pemilu tidak sesuai keinginan mereka," kata Charles.
Anggota DPR Komisi I ini mengingatkan Pemilu saat ini bukan lagi era Orde Baru yang mana penguasa bisa mengatur hasilnya. Saat ini, menurutnya, berbagai lembaga survei juga sudah memperkirakan hasil akhir Pilpres 2019.
Charles kemudian mengutip hasil survei SMRC pada Januari 2019. Menurut dia, ada sekitar 80 persen masyarakat yang percaya pada integritas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
"Janganlah setelah melihat banyak survei yang memprediksi 02 kalah telak, lantas opini kecurangan ini dibangun. Upaya itu pasti akan sia-sia karena mandat kekuasaan datangnya dari rakyat, bukan dari elite yang mulai teriak curang saat dirinya terjepit," tegas dia.
Lebih jauh, Charles meminta KPU untuk tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh oleh opini-opini yang dibangun untuk mendeligitimasi penyelenggaraan pemilu yang tinggal beberapa hari ke depan. Dia juga meminta aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan terkait penyelenggaraan pemilu sejak dini.
"Toh, rakyat sudah memberikan kepercayaan penuh pada KPU untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang jujur dan adil," tandasnya.
Diberitakan, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus Indonesia. Prabowo meminta para guru besar dan cendekiawan yang hadir mengawasi proses pemilu pada 17 april mendatang guna menurut kecurangan.
"Berapa hari lagi kita harus bener-bener turun kita harus atasi niat-niat kecurangan," kata Prabowo di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (5/4) malam.
Mantan Danjen Kopassus itu ingin memenangkan pilpres dalam angka besar yakni selisih 25 persen dari capres petahana Joko Widodo. "Kita harus menang dengan selisih 25 persen. Karena siap akan dicuri sekian belas persen. Hanya itu, hanya itu, usaha kita," ucap Prabowo.
Sementara itu, berdasarkan survei Saiful Mujani Reasearch & Consulting (SMRC) terkait tingkat kepercayaan publik, terhadap penyelenggara Pemilu 2019 mencatat hampir 80 persen masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Data SMRC membelah persentase ketidakpercayaan publik kepada KPU dan Bawaslu didominasi oleh kubu Prabowo-Sandi, ketimbang Jokowi-Ma'ruf. Menurut temuan SMRC di lapangan, hal ini dikarenakan ramainya isu netralitas penyelenggara pemilu, 7 kontainer surat suara tercoblos, dan kotak suara kardus.
Data SMRC merinci, pada isu netralitas pendukung Prabowo-Sandi yang tidak percaya KPU jumlahnya sampai 25 persen. Ketimbang pendukung Jokowi-Ma'ruf yang hanya 5 persen. Begitu pula terhadap Bawaslu, pendukung Prabowo-Sandi yang tidak percaya kinerja mereka jumlahnya mencapai 21 persen, sedangkan pendukung Jokowi-Ma'ruf hanya 5 persen.
"Survei kami menunjukkan 80 persen rakyat Indonesia percaya pada kemampuan KPU-Bawaslu. Hanya sekitar 11-12 persen yang tidak yakin dengan kemampuan mereka dalam menjalankan amanat pada Pilpres dan Pileg 2019," kata Direktur SMRC Deni Irvan saat memaparkan data survei di Kantor SMRC, Cisadane, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies: Saya Bersyukur Prabowo Banyak Setuju, Perubahan Makin Diterima Kandidat Lain
Prabowo berulang kali setuju dengan pendapatnya di debat Pilpres 2024 pamungkas.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tidak Akan Menyerang di Debat Terakhir, TKN: Ini Panggung Mulia, Bukan Tukang Nyinyir
Debat Pilpres terakhir akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024
Baca SelengkapnyaIni Dua Hasil Survei Terbaru Elektabilitas Prabowo Jelang Debat Capres 7 Januari 2024
Dari dua lembaga survei, Prabowo berada di atas angin karena elektabilitasnya berada di urutan pertama dibanding pesaingnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Mengenang Momen Debat Pilpres Lawan Jokowi: Penuh Rasa Kekeluargaan dan Terhormat
Menurut Prabowo, kontestasi atau persaingan yang terjadi antara dirinya dan Jokowi ketika itu masih berlandaskan rasa cinta Tanah Air dan persahabatan.
Baca SelengkapnyaRespons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaSenyum Lebar Maruarar Sirait Dampingi Prabowo Setelah 3 Hari Keluar dari PDIP
Pria yang akrab disapa Ara itu terlihat mengenakan pakaian berwarna putih, sama seperti Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrabowo Waswas Kembali Diberi Nilai Rendah saat Debat Pamungkas, Ini Respons Anies
Anies Baswedan enggan mengomentari kelakar Prabowo Subianto yang mengaku waswas kembali diberi nilai rendah saat debat pamungkas Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Beberkan Aktivitasnya saat Masa Tenang Pemilu, Yakin Satu Putaran
Masa tenang Pemilu 2024 dimulai 11 Februari hingga 13 Februari. Kampanye politik pun dilarang digelar
Baca SelengkapnyaPrabowo di Debat Pilpres Ketiga: Saya kok Banyak Sependapat dengan Pak Ganjar
Prabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca Selengkapnya