Merdeka.com - Senada dengan Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan (PDIP) juga berpendapat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) tidak perlu direvisi. Partai oposisi ini menilai UU Pilpres masih relevan untuk diterapkan.

Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani menegaskan pihaknya tetap konsisten untuk menolak revisi UU Pilpres. "Sampai hari kita masih berpandangan, masih menggunakan undang-undang yang lama," kata Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Puan, Fraksi PDIP masih menunggu pembahasan di Badan Legislasi (Baleg). "Nanti akan dilaporkan setelah pembahasan di Baleg. Ke saya, sebagai Ketua Fraksi," tegas Puan.

Dia menambahkan, apapun yang nantinya diputuskan dalam rapat pleno Baleg, PDIP akan tetap konsisten untuk penggunaan UU yang lama. PDIP, kata dia, tidak takut tentang ambang batas syarat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara.

"Tidak, kami akan tetap konsisten. UU Pilpres masih relevan. Dalam dinamikanya mungkin akan ada perubahan, tapi kita tetap pada yang lama," tandasnya.

Seperti diketahui, hari ini RUU Pilpres sudah masuk ke dalam tahap pengambilan keputusan di Baleg DPR. Namun, masih terjadi pro dan kontra tentang pasal penentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT).