PDIP Jakarta Jelaskan Alasan Pemilihan Wagub DKI Diambil Alih DPP

Merdeka.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan 'ambil alih' untuk menentukan dukungan kepada Cawagub DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, menyebut alasannya karena PDIP menganut ideologi terpimpin.

"Kalau bicara PDI Perjuangan itu kita menganut ideologi terpimpin, tentunya nanti kan ada penyamaan misi, disampaikan kepada partai, kepada dua sosok ini, kami ini kan kepanjangan tangan partai," kata Gembong saat dihubungi merdeka.com, Rabu (19/2).

Gembong menyebut, fraksi PDIP DKI secara resmi belum menentukan dukungan untuk dua sosok Cawagub DKI Riza Patria asal Gerindra atau Nurmasjah Lubis dari PKS. Pihaknya juga menunggu Panlih (Panitia Pemilih) terbentuk. Setelah itu, baru disampaikan ke DPP PDIP calon mana yang mereka dukung.

"Jadi dua sosok ini dengan mereka sudah berkunjung ke fraksi PDIP kita sampaikan kepada partai bahwa dua sosok ini begini, begini, baru nanti kita samakan perspektif anggota fraksi (PDIP) dengan kebijakan partai, kita samakan dulu iramanya," tuturnya.

Gembong menambahkan, untuk sukses duduk di kursi wagub harus gencar melakukan pendekatan. Dia enggan menyebut mana yang lebih jago melobi antara Riza atau Nurmasjah.

"Namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan, tentunya mencari celah meyakinkan setiap anggota untuk menjatuhkan pilihan kepada yang bersangkutan," ucapnya.

Gembong pun menepis anggapan bahwa PDIP merupakan salah satu partai kunci agar menang dalam perebutan kursi Cawagub DKI. Dia bilang, bahwa semua anggota DPRD DKI punya peran sama pada pemilihan Cawagub.

"Enggaklah, semua punya peran yang sama karena one man, one vote, semua punya peran yang sama, yang paling menentukan apa, enggak lah, prinsipnya ayo kita cari yang terbaik untuk mengisi kekurangan yang dimiliki pak Anies," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, pengurus pusat memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi Wagub DKI Jakarta. Sehingga, siapa calon yang akan didukung PDIP untuk Wagub DKI keputusannya di tangan DPP.

"Setiap keputusan pendukungan itu masukan dari DPD harus, tapi keputusan itu ada di tingkat DPP," ujar Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).