Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti program Pemulihan Ekonomi Nasional yang rentan dikorupsi. Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyebut semua mata anggaran apapun rentan dikorupsi.

"Di Indonesia, mata anggaran apapun, tidak hanya yang terkait PEN (pemulihan ekonomi nasional) rentan korupsi. Semua rentan dikorupsi," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Kamis (21/5).

Menurut dia, anggapan KPK yang menilai PEN rentan dikorupsi atau disalahgunakan merupakan benar adanya.

"Jadi pernyataan KPK benar dan normatif adanya. Kata orang bijak, tindakan lebih nyaring terdengar, action speaks louder," ucap dia.

Dia menambahkan, KPK menyoroti hal itu karena mengaitkan pelaksanaan program tersebut dibawah payung undang-undang nomor 2 tahun 2020 khususnya Pasal 27. Isinya sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

"Namun, seperti yang sudah dijelaskan oleh Menkeu, penyalahgunaan kewenangan dan niat yang buruk dalam pelaksanaan program, tetap dapat dipidanakan," ucapnya.

Hendrawan mendukung segala bentuk korupsi harus diberantas. Maka dari itu, MPR pernah membuat Ketetapan MPR tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau Tap XI/MPR/1998.

"Itu sebab kita mendirikan KPK. Itu sebab kita menyebut ada darurat korupsi, dan korupsi kita deklarasikan sebagai penyakit kanker ganas yang menggerogoti sukma bangsa," ucapnya.

Warning KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Ketua KPK Filri Bahuri mengatakan, poin yang disoroti KPK terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah bank, dalam rangka program penyelamatan ekonomi nasional.

"Kami soroti bagaimana mekanisme pasal 8 pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMN dan anak usaha BUMN. Sebagaimana PP 23/2020 dalam pelaksanaannya diberikan mandatory kepada bank Himbara," kata dia, dalam rapat dengan Timwas Covid-19 DPR RI, Rabu (20/5).

Dalam aturan tersebut, ada bank yang berfungsi sebagai bank Bank Peserta dan ada sejumlah bank yang menjadi bank pelaksana. Bank Peserta yang bertindak sebagai Bank Pelaksana menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah.

Sementara, Bank Pelaksana memberikan dukungan restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan/ atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi UMKMK).

Terkait hal tersebut, terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian KPK. Terutama terkait teknis pelaksanaan program tersebut nantinya. Catatan pertama, pihaknya meminta agar OJK mesti hadir dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Kalau bank pelaksana diberikan kepercayaan untuk mengelola dana UMKM dan lain-lain tentu dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengawasan peran OJK. Jadi penting," ujar dia.

Hal berikut yang disoroti KPK terkait kerentanan program tersebut. Terutama jika bank yang bertindak sebagai bank pelaksana mengalami kendala dalam proses penyaluran dana.

"Rentannya bagaimana bank pemerintah jikalau akan memberikan bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan di bank pelaksana terhadap bank peserta. Siapa yang akan mengawasi?" ujar dia.

"Saya khawatir bank pelaksana itu nanti terjadi kegiatan yang mungkin terjadi kemacetan, kreditnya tidak berjalan lancar atau gagal ini akan menimbulkan masalah hukum terutama perbuatan yang bisa dikategorikan pidana dan merugikan keuangan negara," imbuhnya.